Cara Perhitungan PPh 21 Sesuai Aturan di Indonesia

·Bacaan 8 menit
Cara Perhitungan PPh 21 Sesuai Aturan di Indonesia
Cara Perhitungan PPh 21 Sesuai Aturan di Indonesia

RumahCom – PPh 21 atau pajak penghasilan akan dikenakan pada setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja. Hal ini akan sedikit berbeda dengan pengusaha karena seorang pengusaha akan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang tidak menentu. Sedangkan pekerja mendapatkan upah tetap setiap bulannya. Lalu, apakah pajak yang harus dibayarkan oleh para pekerja dan pengusaha? Simak terus artikel ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya.

  1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan atau PPh 21

  2. Tarif dari Pajak Penghasilan 21

    1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

    2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKTP)

    3. Tarif Progresif PPh 21

  3. Apa itu PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21?

  4. Setiap Orang yang Wajib Menjadi Peserta PPh 21

  5. Komponen Pajak Penghasilan atau PPh 21

1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan atau PPh 21

Perhatikan cara menghitung pajak penghasilan agar Anda tidak salah dalam membayar pajak. (Foto: Pexels)
Perhatikan cara menghitung pajak penghasilan agar Anda tidak salah dalam membayar pajak. (Foto: Pexels)

Perhatikan cara menghitung pajak penghasilan agar Anda tidak salah dalam membayar pajak. (Foto: Pexels)

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikurangi dengan unsur pengurang sesuai ketetapan yang berlaku. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung PPh 21 yang dikutip dari Pajakku:

PPh 21 = Tarif Pajak x (Penghasilan – Unsur Pengurang)

Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang masih belum mempunyai NPWP maka perhitungan pajaknya akan dikalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

PPh 21 yang harus dibayar = 120% x PPh 21 Terutang

Ini adalah contoh cara untuk menghitung penghasilan tetap:

Kevin adalah seorang karyawan yang bekerja pada PT. Sinar Kreasi sejak awal tahun 2018 dengan status sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Penghasilan gaji pokok Kevin adalah sebesar Rp10.000.000 per bulannya dan perusahaan masih memberikan tunjangan tambahan dengan rincian sebagai berikut:

  • Tunjangan lembur = Rp1.000.000

  • Tunjangan komunikasi = Rp300.000

  • Tunjangan transportasi = Rp500.000

Tidak hanya itu saja, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan dengan rincian:

  • Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan 4% dan oleh Karyawan 1%

  • Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perusahaan 0,24%

  • Jaminan Kematian oleh Perusahaan 0,3%

  • Jaminan Hari Tua oleh Perusahaan 3,7% dan oleh Karyawan 2%

  • Jaminan Pensiun oleh Perusahaan 2% dan oleh Karyawan 1%

Maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji Pokok

Rp10.000.000

Tunjangan Lembur

Rp1.000.000

Tunjangan Komunikasi

Rp300.000

Tunjangan Transport

Rp500.000

Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan

Rp11.800.000

Jaminan yang sudah atau akan dibayarkan oleh PT Sinar Kreasi:

  • Jaminan Kesehatan (4%) = Rp320.000

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) = Rp24.000

  • Jaminan Kematian (0,3%) = Rp30.000

  • Penghasilan Bruto per Bulan = Rp12.174.000

Segala hal yang menjadi pengurang:

  • Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) = Rp500.000

  • Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%) = Rp200.000

  • Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%) = Rp77.035

Jadi bisa didapatkan dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

  • Penghasilan Netto per Bulan = Rp11.396.965

  • Penghasilan Netto per Tahun = Rp136.763.580

  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2 = Rp67.500.000

  • Penghasilan Kena Pajak (PKP) = 263.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) ​- pembulatan ke ribuan terdekat

  • PPh 21 Terutang setahun (12 bulan) = Rp5.389.450

  • PPh 21 Terutang Januari 2018 = 120

Berarti dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Sinar Kreasi pada awal tahun 2018 adalah sebesar Rp449.120.

2. Tarif Dari Pajak Penghasilan 21

Caption: Pajak penghasilan mempunyai tarifnya sendiri yang bisa Anda cek. (Foto: Pexels)
Caption: Pajak penghasilan mempunyai tarifnya sendiri yang bisa Anda cek. (Foto: Pexels)

Caption: Pajak penghasilan mempunyai tarifnya sendiri yang bisa Anda cek. (Foto: Pexels)

Setelah Anda mengerti dari berbagai bentuk komponen dari Pajak Penghasilan 21 maka Anda juga harus mengetahui berapa besar tarif dari pajak penghasilan 21. Tarif tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Progresif PPh 21 sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

a. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiunan berkala akan dikenakan PKP dengan rincian:

Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru.

Sedangkan bagi pegawai yang termuat di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 Huruf C akan dikenakan sebesar 50% atas PKP dari:

Jumlah Penghasilan Bruto – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam 1 bulan.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan dari PMK No. 101/PMK. 010/2016, seorang Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000. Di bawah ini adalah jabaran dari Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Rp54.000.000

Wajib Pajak Pribadi

Rp4.500.000

tambahan Wajib Pajak yang sudah menikah.

Rp54.000.000

bagi istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut setelah digabung dengan penghasilan dari suami.

Rp4.500.000

sebagai tambahan dari setiap anggota keluarga kandung lainnya.

c. Tarif Progresif PPh 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan dasar tarif progresif adalah sebagai berikut:

Penghasilan

Tarif Pajak

Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun

5%

Penghasilan Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000

15%

Penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahunnya per tahun

25%

penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahunnya

30%.

3. Apa itu PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21?

Setiap karyawan dan pengusaha harus tahu tanggung jawabnya terhadap pajak. (Foto: Pexels)
Setiap karyawan dan pengusaha harus tahu tanggung jawabnya terhadap pajak. (Foto: Pexels)

Setiap karyawan dan pengusaha harus tahu tanggung jawabnya terhadap pajak. (Foto: Pexels)

Sebagai warga negara yang baik maka sudah seharusnya Anda mengerti dan mengetahui bahwa ada pajak yang harus dibayarkan oleh setiap karyawan dan pengusaha setiap tahunnya kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang mempunyai penghasilan.

Tidak hanya perorangan saja yang terkena kewajiban untuk membayar pajak karena seluruh badan usaha yang ada di Indonesia yang berupa PT, Firma dan CV yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak haruslah memenuhi pembayaran pajaknya. Salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh karyawan dan pengusaha adalah PPh 21 atau Pajak Penghasilan 21.

Dilansir dari Koinworks, PPh 21 atau Pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembiayaan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan Anda. PPh 21 juga terkait dengan berbagai bentuk kegiatan, jabatan, jasa dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

Tips KPR untuk PNS
Tips KPR untuk PNS

Mengajukan KPR dan Mengatur Cicilan

Tips KPR untuk PNS

Mengenai PPh 21 ini juga sudah memiliki dasar hukumnnya sendiri sehingga mewajibkan Anda untuk membayarnya:

  • Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi.

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 yang berisikan tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai yang tidak tetap lainnya dan tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 252/PMK.03/2008 yang berisikan tentang pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.

  • Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

  • Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus.

4. Setiap Orang yang Wajib Menjadi Peserta PPh 21

Ada beberapa objek pajak yang harus diketahui oleh Anda di dalam PPh 21. (Foto: Formulir Pajak)
Ada beberapa objek pajak yang harus diketahui oleh Anda di dalam PPh 21. (Foto: Formulir Pajak)

Ada beberapa objek pajak yang harus diketahui oleh Anda di dalam PPh 21. (Foto: Formulir Pajak)

Seseorang yang dikategorikan Wajib Pajak atas PPh Pasal 21 adalah pegawai, penerima pesangon, penerima tunjangan pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua beserta Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Dikutip dari Klik Pajak, wajib pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Tenaga ahli yang melakukan berbagai pekerjaan bebas, seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan hingga notaris.

  • Bintang film, pemain musik, bintang iklan, sutradara, foto model dan berbagai bentuk seniman yang lainnya.

  • Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar hingga penceramah.

  • Peneliti, pengarang dan penerjemah.

  • Penyedia berbagai bentuk jasa komputer dan pembuatan sistem aplikasi baru, teknik, telekomunikasi hingga ahli elektronika lainnya.

  • Petugas dinas luar asuransi, penjual langsung, distributor dari perusahaan, pelaku multi-level marketing hingga petugas penjaga barang dagangan.

  • Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dari perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas kehadirannya dalam berbagai kegiatan seperti peserta lomba dan seni dalam berbagai bidang yang berbeda – beda.

  • Peserta dari pertemuan, sidang, konferensi, peserta rapat hingga peserta pendidikan dan pelatihan.

  • Mantan dari pegawai kantoran.

Tip Rumah

Perhatikanlah apa Anda sudah termasuk ke dalam kategori seseorang yang Wajib Pajak atau tidak.

5. Komponen Pajak Penghasilan atau PPh 21

Setiap bagian pajak mempunyai komponennya masing – masing. (Foto: Pixabay)
Setiap bagian pajak mempunyai komponennya masing – masing. (Foto: Pixabay)

Setiap bagian pajak mempunyai komponennya masing – masing. (Foto: Pixabay)

Pajak penghasilan atau PPh 21 juga mempunyai komponennya sendiri dan membuatnya berbeda dari pajak yang lainnya. Di bawah ini adalah beberapa komponen Pajak Penghasilan atau PPh 21:

  • Penghasilan Bruto adalah salah satu komponen pajak yang pertama dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Unsur yang termasuk dari penghasilan bruto adalah penghasilan gaji pokok sebagai gaji dasar dan tunjangan sebagai penghasilan tambahan yang di luar dari gaji pokok yang Anda terima.

  • Penghasilan Tidak rutin juga merupakan komponen pajak yang berikutnya dan bentuknya tidak Anda terima secara teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan. Contoh dari penghasilan tidak rutin adalah seperti bonus ataupun tunjangan hari raya keagamaan yang merupakan sebuah pendapatan non pah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang telah memenuhi setidaknya masa kerja selama 1 bulan.

  • Iuran BPJS atau Premi Asuransi Pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan. Iuran BPJS dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah yang sudah ditentukan. Setiap warga negara yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS.

Jangan takut untuk menggunakan KPR dalam membeli rumah! Simak video menarik berikut untuk mengetahui keunggulan dan syarat untuk pengajuan KPR.

Itulah panduan singkat mengenai PPh 21 beserta cara untuk menghitungnya. Semoga setelah ini Anda tidak akan bingung lagi untuk menghitung besaran pajak yang harus Anda keluarkan setiap tahunnya. Selamat mencoba!

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya
Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel