Catatan ICW Terkait Dugaan Gratifikasi Tiket MotoGP Lili Pintauli Siregar

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan pelanggaran etik wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Dugaan pelanggaran etik itu menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai dugaan pelanggaran etik yang tak hanya sekali dilakukan Lili Pintauli dapat merusak integritas KPK. Kurnia berharap Lili Pintauli mempertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga kepercayaan publik.

"ICW sejak awal sudah mendesak agar Firli dan Lili segera menanggalkan jabatannya sebagai Pimpinan KPK. Sebab, jika tidak, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada lembaga antirasuah tersebut," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin (18/4).

Kurnia bahkan menyebut, jika hasil dari tingkah laku Lili di KPK sangat memalukan. Bahkan perbuatannya menjadi sorotan oleh Amerika Serikat, dalam laporan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kondisi KPK saat ini menurut Kurnia sudah sangat terpuruk. Hal ini tidak terlepas dari sikap kontroversi Firli Bahuri dan 4 wakil ketua.

"Selama ini KPK dikenal sebagai lembaga negara yang menerapkan standar integritas tinggi, namun, sejak Firli Bahuri memimpin, rentetan pelanggaran etik dan berbagai kontroversi terlihat silih berganti," kata Kurnia.

Lili Pintauli diketahui dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi dari perusahaan BUMN. Lili Pintauli diduga menerima tiket motoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

"Pimpinan pun akan kooperatif jika nanti dibutuhkan informasi dan keterangannya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/4).

Sederet Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Lili Pintauli sebelumnya pernah dijatuhi sanksi berat oleh Dewas KPK karena terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Komunikasi berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Sebelum dijatuhi sanksi, Lili Pintauli pernah membantah berkomunikasi dengan Syahrial. Saat itu, Lili Pintauli menggelar jumpa pers dan menyatakan komunikasi terkait penanganan perkara itu tak pernah dilakukan.

Atas jumpa pers itu, Lili Pintauli kembali dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong. Kasus dugaan etik ini masih berproses di Dewas KPK.

Dewas KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran Etik Lili

Sementara itu, Dewas KPK masih mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli. Dewas KPK menyatakan akan menggelar rapat apakah perbuatan Lili cukup bukti untuk disidangkan setelah bukti dan keterangan awal selesai dikumpulkan.

"Setelah team klarifikasi selesai, dilaporkan ke rapat pendahuluan, di situ semua anggota Dewas bersidang," kata Anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi, Minggu (17/4).

Terpisah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pimpinan lembaga antirasuah siap memberikan keterangan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli. Laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli itu masih dalam proses di Dewas KPK sehingga lembaga antirasuah berharap masyarakat memberikan kepercayaan kepada Dewas KPK menindaklanjuti kasus ini.

"Karena pembuktian dan putusan dalam penegakan etik di KPK menjadi ranah tugas dan kewenangan Dewas sesuai UU KPK. Sedangkan atas pelanggaran etik yang sebelumnya terjadi, sanksinya telah dilaksanakan sebagaimana putusan Dewas," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/4). [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel