Cegah Penyebaran PMK, Lalu Lintas Ternak di Perbatasan Bengkulu Diawasi Ketat

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bersama pihak kepolisian mengambil sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Mereka memantau dan mengawasi ketat lalu lintas ternak di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

"Kita kerja sama dengan polisi karena mereka juga ada perintah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari atasannya," kata Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Fitriyani Ilyas, Jumat (27/5).

Petugas peternakan dan kesehatan hewan sejak beberapa pekan terakhir turun ke lapangan dari desa ke desa dari pedagang ke pedagang untuk menyosialisasikan PMK sebagai upaya untuk mencegah menyebarnya penyakit ini.

Pemerintah setempat telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 440/ 289/ A.1/V/2022 tentang Pencegahan Penularan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa lainnya di daerah ini.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bekerja sendiri tetapi dibantu Satgas PMK yang terdiri dari Setdakab, Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Kominfo, Dinas Satpol PP dan Damkar, Polres Mukomuko, Kodim, dan Kejari.

Periksa Dokumen dan Fisik Ternak

Satgas PMK melakukan upaya responsif untuk mencegah PMK di daerah ini seperti memeriksa setiap hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing atau produk hewan lainnya di wilayah perbatasan daerah ini dengan Provinsi Sumatera Barat.

"Satgas PMK ini memeriksa dokumen dan fisik hewan ternak guna mengetahui gejala klinis hewan ternak yang keluar dan masuk ke daerah ini," ujarnya seperti dilansir Antara.

Hewan ternak yang bisa keluar dan masuk daerah ini jika telah memenuhi persyaratan teknis atau analisis risiko. Hewan ternak dari daerah tertular tidak boleh masuk ke daerah ini.

Kemudian hewan rentan dari daerah bebas wabah yang dibawa masuk ke daerah ini harus melengkapi persyaratan, yakni memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal ternak dan memiliki surat rekomendasi izin pemasukan dari dinas terkait.

Selain itu, katanya, Satgas PMK akan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan pembawa hewan ternak yang masuk ke daerah ini.

Untuk itu, ia meminta, kepada setiap pedagang hewan ternak melaporkan kepada tim Satgas PMK ketika kendaraan pengangkut ternak yang akan memasuki wilayah perbatasan daerah ini. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel