Cerita Petinggi Demokrat Kudus ‘Ditodong’ Rp150 Juta agar Ikut KLB

Mohammad Arief Hidayat
·Bacaan 1 menit

VIVA – Para pengurus beserta seluruh kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tetap mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap jempol loyalitas, pada Senin, 8 Maret 2021.

Selain membubuhkan tanda tangan disertai cap jempol di spanduk kesepakatan sebagai bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan AHY, para pengurus dan kader juga berikrar setia terhadap kepemimpinan AHY.

"Dengan tegas kami tetap setia dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai yang sah," kata Ketua Partai Demokrat Kudus Edy Kurniawan di Kudus.

Hal itu dilakukan terkait Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dianggap sebagai makar dan dinilai ilegal.

Ia mengakui bahwa beberapa pengurus Partai Demokrat Kudus memang mendapat tawaran uang yang nilainya sangat menggiurkan dari kelompok pengguling AHY beberapa waktu lalu. Total uang yang ditawarkan Rp150 juta, sedangkan yang diserahkan tahap pertama Rp30 juta, pelunasannya ketika sampai di Deli Serdang.

Dua petinggi lainnya yang mendapatkan iming-iming uang, di antaranya Wakil Ketua Kamudin dan Wakil Sekretaris Santiko. Bahkan, uangnya langsung ditaruh di meja dan hanya suruh tanda tangan.

"Secara tegas saya menolak tawaran tersebut. Dari Kabupaten Kudus sendiri tidak ada yang ikut KLB Deli tersebut," ujarnya.

Penolakan atas tawaran itu juga berdampak pada teror dialami para pengurus dan kader partai dengan ancaman dicopot jika tidak mendukung KLB Deli Serdang.

Ia mengakui teror itu dilancarkan sebelum pelaksanaan KLB. Sedangkan oknum pengurus yang sempat memalsukan tanda tangan atas surat dukungan KLB, tengah diinvestigasi.

Dua anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat juga akan diminta membuat surat yang menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan AHY. Jika tidak setia, maka bisa dissanksi bahkan bisa dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) keanggotaannya di DPRD setempat. (ant)