Cermin kasus Brigadir Yosua dan Stadion Kanjuruhan: siapa yang menanggung biaya pemeriksaan forensik?

Adanya permintaan autopsi ulang – karena hasil autopsi pertama sempat diragukan – dalam kasus kematian tidak wajar Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat dan kasus tragedi kematian massal di Stadion Kanjuruhan membuka tabir bahwa praktik kedokteran forensik belum sepenuhnya menjadi bagian sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Meski sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, saat ini pelayanan forensik patologi (autopsi mayat) dan forensik klinik (pemeriksaan korban hidup) tidak tercakup dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Forensik klinik adalah pemeriksaan forensik orang hidup. Misalnya pemeriksaan korban kasus penganiayaan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan anak, atau kecelakaan lalu lintas. Pemeriksaan atas terduga atau tersangka pelaku juga termasuk ke dalam lingkup ini, misalnya pemeriksaan kedokteran untuk memastikan seseorang adalah pelaku kekerasan seksual.

Pemeriksaan orang hidup atau forensik klinik sebetulnya pernah tercakup dalam BPJS sebelum 2018, tapi implementasinya menghadapi kendala.

Salah satu masalahnya adalah pemeriksaan forensik tidak pernah dimasukkan dalam Casemix INA-CBGs (Indonesian Case Base Groups), yaitu algoritme penatalaksanaan pasien berdasarkan diagnosis. Algoritme ini menjadi dasar tentang dokter apa saja yang terlibat dalam penanganan pasien, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, langkah-langkah terapi atau penatalaksanaan, dan biaya yang bisa diklaimkan.

Belum sempat kendala ini ditangani, pada 2018 terbit Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang menghapus cakupan BPJS untuk kedokteran forensik sama sekali.