China akan Ubah Kebijakan di Xinjiang

Renne R.A Kawilarang, DW Indonesia
·Bacaan 2 menit

Kebijakan keras pemerintah Cina di Xinjiang, rumah bagi warga etnis Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya, telah menjadi dasar perpecahan utama hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Para pengamat mengatakan Cina telah menahan lebih dari satu juta orang di Xinjiang dan memaksa banyak warga lainnya untuk melepaskan unsur-unsur kepercayaan dan tradisi. Pejabat Cina memuji keberhasilan upaya mereka dalam deradikalisasi penduduk dan memberikan pelatihan kerja, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut tidak pernah mengalami serangan teroris selama empat tahun.

"Kami tidak bisa berpuas diri saat ini, karena ancaman masih ada di luar sana," kata Xu Guixiang, Wakil Direktur Jenderal Departemen Publisitas Partai Komunis Xinjiang, dalam sebuah wawancara dengan Associated Press di Beijing (21/12).

Xu tidak langsung menjawab apakah tindakan pengamanan akan dilonggarkan atau tidak, tetapi justru mengatakan bahwa "empat tahun bebas terorisme tidak berarti tidak ada ancaman atau bahaya sama sekali."

Dia mengatakan partainya tengah menjajaki cara untuk mencapai stabilitas berkelanjutan di daerah perbatasan multi-etnis seperti Xinjiang, sebuah wilayah di barat Cina, sekitar 2.400 km dari Beijing.

“Kami perlu memikirkan tentang masalah yang mengakar, termasuk fondasi sosial yang menimbulkan ekstremisme dan terorisme,” kata Xu.

Bantah isu kerja paksa

Xu mengulangi penolakan keras terkait isu kerja paksa, di mana lulusan pelatihan kejuruan diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik, baik di Xinjiang maupun di tempat lain di Cina.

Dia mengatakan bahwa 117.000 orang telah bekerja di wilayah Cina lainnya sejak 2014 melalui program yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan meninggalkan pertanian untuk pekerjaan di pabrik dengan bayaran lebih tinggi.

Badan Bea Cukai AS telah memblokir impor pakaian dan barang-barang lainnya dari Xinjiang tahun ini karena tudingan masalah kerja paksa, dan politisi Inggris menuntut perusahaan di negaranya memastikan rantai pasokan mereka bebas dari kerja paksa.

Pembatasan yang diterapkan AS telah mendorong beberapa perusahaan untuk mencari pasar lain, kata Xu, baik di dalam maupun luar negeri. “Orang tidak dapat berasumsi bahwa perusahaan Xinjiang tidak dapat hidup tanpa pasar AS atau beberapa perusahaan AS,” katanya.

Sebelumnya, Xu dan pejabat lainnya mengadakan konferensi pers selama tiga jam di Beijing untuk menyangkal kritik internasional yang terus-menerus menyoroti tindakan pemerintah di Xinjiang.

Mereka membawa dua orang lulusan dari pusat pelatihan kejuruan dan dua pekerja lainnya, dan menayangkan sebuah video wawancara. Semua memuji kesempatan yang diberikan kepada mereka. Tidak ada yang mengatakan mereka dipaksa untuk melakukan apapun.

Pejabat Xinjiang tidak mengizinkan wartawan media berita asing untuk melaporkan secara bebas di wilayah tersebut, di luar kunjungan yang mereka atur.

ha/as (AP)