China bela diri soal larangan kepala Human Rights Watch masuki Hong Kong

Beijing (AFP) - China pada Senin membela diri soal pelarangan terhadap Kenneth Roth, kepala Human Rights Watch (HRW) memasuki Hong Kong, dengan mengatakan organisasi non-pemerintah itu bertanggung jawab atas kerusuhan politik di kota itu dan harus "membayar harga yang pantas".

Kenneth Roth seharusnya memberikan konferensi pers di Hong Kong minggu ini untuk mengungkap survei global terbaru kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York itu, yang menuduh China melakukan "serangan intensif" pada badan-badan hak asasi manusia internasional.

Direktur eksekutif yang sudah lama menjabat itu mengatakan pada Minggu bahwa ia ditolak oleh otoritas di bandara Hong Kong.

China bulan lalu mengumumkan sanksi terhadap LSM-LSM Amerika Serikat, termasuk HRW, sebagai pembalasan atas RUU AS yang mendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong.

"Mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang masuk adalah hak kedaulatan China," kata juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang pada jumpa pers reguler.

"Banyak fakta dan bukti menunjukkan bahwa LSM terkait melalui berbagai cara mendukung kelompok radikal anti-China, mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekstremis, kekerasan dan kriminal, dan menghasut kegiatan separatis kemerdekaan Hong Kong," kata Geng.

"Mereka memikul tanggung jawab besar atas kekacauan saat ini di Hong Kong. Organisasi-organisasi ini harus dihukum, dan harus membayar harga yang pantas."

Hong Kong telah terpukul oleh hampir tujuh bulan dari protes yang kadang-kadang diwarnai kekerasan, krisis politik terbesar dalam beberapa dekade.

Jutaan orang telah turun ke jalanan pusat keuangan semi-otonom untuk menuntut kebebasan demokratis yang lebih besar.

Roth bergabung dengan daftar akademisi, peneliti, politisi, dan aktivis yang kritis dan telah ditolak memasuki Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir.

Jurnalis Financial Times, Victor Mallet, ditolak perpanjangan visa tanpa alasan tahun 2018 setelah ia menjadi tuan rumah pembicaraan dengan pemimpin sebuah partai kecil yang sekarang sudah dilarang di klub pers Hong Kong.

September lalu, seorang akademisi Amerika dilarang masuk setelah dia bersaksi dalam sidang Kongres bersama para aktivis demokrasi Hong Kong.

"Saya berharap untuk menyoroti serangan Beijing yang semakin dalam terhadap upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia," kata Roth. "Penolakan untuk membiarkan saya masuk Hong Kong dengan jelas menggambarkan masalahnya."

Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch, mengatakan bahwa ketika Roth bertanya mengapa dia dicegah memasuki Hong Kong, dia hanya diberitahu bahwa itu adalah "alasan imigrasi".

"Apa yang kami yakini adalah ia ditolak karena pemerintah China takut dunia tahu apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Hong Kong dan rakyat China," kata Robertson kepada AFP di Bangkok.

Kerusuhan yang dimulai Juni lalu adalah krisis terbesar yang pernah dihadapi koloni Inggris itu sejak kembali ke pemerintahan China pada 1997.

Di bawah syarat-syarat penyerahan, Hong Kong menikmati kebebasan unik yang tidak terlihat di China daratan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kekhawatiran telah meningkat bahwa kebebasan tersebut dikikis ketika Beijing melakukan kontrol lebih besar atas wilayah tersebut.

China dan pemerintah Hong Kong menolak untuk mengikuti tuntutan para pemrotes, yang meliputi pemilihan yang sepenuhnya bebas di kota itu, penyelidikan atas dugaan pelanggaran polisi, dan amnesti bagi hampir 6.500 orang yang ditangkap selama gerakan - hampir sepertiga dari mereka di bawah usia 20.

Klub Koresponden Asing di Hong Kong, yang akan menjadi tuan rumah konferensi pers Roths pada Rabu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya prihatin bahwa pemerintah kota menggunakan departemen imigrasi untuk "bertindak menghukum organisasi dan perwakilan media yang tidak disetujui, yang merupakan pelanggaran komitmen terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara dalam hukum Hong Kong. "