China Dituding Berusaha Tekan Angka Kelahiran Etnis Uighur

·Bacaan 3 menit

Pemerintah China bisa mengurangi hingga sepertiga populasi etnis minoritas Uighur di provinsi Xinjiang bagian selatan dalam waktu 20 tahun ke depan lewat kebijakan pengedalian kelahiran, menurut analisis terbaru dari peneliti di Jerman.

Analisis ini menyoroti kebijakan regional yang bisa memangkas 2,6 hingga 4,5 juta etnis Uighur dalam kurun waktu tersebut.

China telah dituduh sejumlah negara Barat atas genosida di Xinjiang, dengan cara menekan angka kelahiran.

China membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan turunnya angka kelahiran disebabkan faktor lain.

Kajian terbaru ini dikeluarkan oleh peneliti Adrian Zenz, berupa kajian ilmiah pertama yang menyoroti dampak jangka panjang dari tindakan China terhadap etnis Uighur, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjian.

Penelitian ini menemukan, di bawah kebijakan pengendalian kelahiran pemerintah China, populasi kelompok minoritas di Xinjiang selatan akan berada antara 8,6 dan 10,5 juta orang pada 2040. Bila tanpa kebijakan itu, jumlah yang pernah diproyeksikan oleh penelitian dari China bisa mencapai 13,1 juta orang.

"[Penelitian dan analisis] ini benar-benar menunjukkan niatan pemerintah China terkait dengan rencana jangka panjang terhadap populasi Uighur," kata Zenz kepada kantor berita Reuters, yang menjadi penelitian pertama yang dilaporkan.

Dalam laporannya, Zenz menulis, sejak 2019 pihak berwenang Xinjiang "Berencana menargetkan setidaknya 80% perempuan usia subur di empat wilayah pedesaan di bagian selatan untuk menjalani operasi pencegahan kelahiran, yang mengacu pada IUD atau sterilisasi".

Penurunan tajam

Para ahli meyakini bahwa China telah menahan sedikitnya sejuta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya di Xinjiang, dan saat ini Beijing menghadapi tuduhan sedang berusaha untuk menekan dan mengasimilasi populasi minoritas Muslim di sana.

Sejumlah laporan juga mengatakan, pihak berwenang memiliki rencana memindahkan orang-orang Han - etnis mayoritas di China - ke wilayah Xinjiang yang sebelumnya didominasi oleh etnis minoritas, dan memindahkan dengan paksa orang-orang Uighur dari wilayah mereka.

Berdasarkan penelitian Zenz, kebijakan pengendalian kelahiran bisa meningkatkan populasi etnis Han di selatan Xinjiang - yang dihuni banyak populasi Uighur - dari jumlah saat ini 8,4% menjadi 25% pada 2040.

Menurut data statistik resmi China, telah terjadi 48,7% penurunan angka kelahiran dari etnis minoritas di Xinjiang periode 2017 - 2019.

Pekan lalu, China mengumumkan telah membolehkan warganya untuk memiliki hingga tiga anak, setelah data sensus menunjukkan penurunan angka kelahiran nasional. Akan tetapi dari bocoran dokumen dan kesaksian dari Xinjiang justru menunjukkan kebijakan yang sebaliknya di wilayah itu. Perempuan di sana ditahan atau bahkan sampai dihukum karena memiliki anak melebihi kuota pengendalian kelahiran.

Muslim Uyghur man in a mosque, Xinjiang region (file pic)
Pemerintah China dituduh berupaya menekan jumlah populasi Muslim di Xinjiang.

Zenz sebelumnya juga membuat laporan berdasarkan data regional, dokumen kebijakan dan kesaksian-kesaksian dengan menduga bahwa perempuan hamil di Uighur di Xinjiang mendapat ancaman ditahan jika karena menolak menggugurkan kandungan, sementara yang lainnya dipasangi alat kontrasepsi atau dipaksa melakukan operasi sterilisasi.

China menolak tuduhan telah melakukan upaya untuk menekan populasi Uighur secara khusus, dan berdalih bahwa penurunan angka kelahiran kelompok minoritas di Xinjiang ini disebabkan penerapan jumlah anak yang umum di wilayah tersebut, serta peningkatan pendapatan dan akses untuk keluarga berencana.

"Penyebutan `genosida` di Xinjiang benar-benar omong kosong," kata Kementerian Luar Negeri China kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah sebuah perwujudan dari motif tersembunyi dari kelompok anti-China di Amerika Serikat dan Barat, dan perwujudan bagi mereka yang menderita Sinophobia [sentimen anti-China]."

Zenz adalah seorang peneliti dari Victims of Communism Memorial Foundation, organisasi "anti-komunis" yang berbasis di Washington DC, AS. Organisasi itu menyatakan berdedikasi untuk "memperjuangkan kebebasan bagi mereka yang masih hidup di bawah rezim totaliter".

Dalam laporan Reuters, penelitian terbaru dan metodologi Zenz ini telah ditanggapi oleh ahli di bidang analisis populasi, kebijakan pengendalian kelahiran, dan ahli hukum HAM internasional. Semuanya mengatakan kepada kantor berita ini, bahwa analisis dan kesimpulan penelitiannya masuk akal.

Sejumlah ahli memperingatkan bahwa proyeksi demografi selama beberapa dekade dapat dipengaruhi faktor-faktor yang tak terduga.