China Latihan Pesawat Tempur Dekat Taiwan pada Awal Jabatan Biden

Mohammad Arief Hidayat, BBC Indonesia
·Bacaan 3 menit
A Chinese H-6 bomber flies on a mission near the median line in the Taiwan Strait on 18 September 2020
Pesawat tempur anti-kapal selam milik China terbang di Selat Taiwan September lalu

Taiwan melaporkan adanya latihan militer pesawat tempur China dalam dua hari berturut-turut, aksi unjuk kekuatan yang digelar bertepatan pada awal masa jabatan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Operasi udara yang berlangsung hari Minggu, melibatkan 15 pesawat terbang, sama seperti pelatihan sebelumnya.

China menempatkan Taiwan sebagai bagian dari provinsi yang memisahkan diri, tapi otoritas Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat.

Para pengamat mengatakan China sedang mengetes tingkat dukungan Biden kepada Taiwan.

Departemen Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Biden, untuk pertama kalinya menegaskan kembali "komitmen yang sangat kuat" untuk membantu Taiwan dalam hal pertahanan. Sejauh ini, belum ada komentar resmi dari pemerintah China.

China telah melakukan penerbangan reguler di atas perairan antara bagian Selatan Taiwan dan Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan di Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut otoritas Taiwan, operasi udara ini biasanya dilakukan satu hingga tiga pesawat pengintai, atau pesawat tempur anti-kapal selam.

Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan, enam pesawat pengebom China yang mampu membawa senjata nuklir, empat jet tempur, dan satu pesawat anti-kapal selam telah memasuki zona identifikasi pertahanan udara di bagian barat-daya, pada hari Sabtu.

Pada hari Minggunya, operasi udara dilanjutkan dengan melibatkan 12 jet tempur, dua pesawat anti-kapal selam dan pesawat pengintai, kata sang menteri.

Pasukan udara Taiwan telah mengeluarkan peringatan, dan mengerahkan sistem misil pertahanan udara untuk memonitor pesawat dari China.

Map
Map

Kenapa ini genting?

Pelatihan udara ini berlangsung beberapa hari setelah pelantikan Presiden Biden, yang diharapkan dapat menjaga tekanan dari China pada isu-isu yang luas, termasuk hak asasi manusia, sengketa perdagangan, Hong Kong dan Taiwan. Hal-hal yang telah menjadi pemicu hubungan yang makin memburuk antara China-AS.

Pemerintahan Trump membangun hubungan yang lebih dekat dengan Taipei, meningkatkan penjualan senjata dan mengirim pejabat senior ke Taiwan, meskipun mendapat peringatan keras dari China.

Beberapa hari sebelum Trump turun dari kursi presiden, Sekretaris Negara Mike Pompeo, mencabut kebijakan lama, terkait hubungan pejabat Amerika dengan Taiwan.

Arah kebijakan pemerintahan baru di AS terhadap China dan Taiwan harus perlu dilihat, tapi dalam merespons operasi udara pada Sabtu kemarin, juru bicara departemen luar negeri AS, Ned Price, mengatakan pihaknya akan melanjutkan hubungan yang lebih dalam dengan Taiwan.

"AS mencatat dengan prihatin terhadap pola upaya China yang sedang berlangsung untuk mengintimidasi negara-negara tetangganya, termasuk Taiwan," katanya, merujuk kepada China.

"Kami mendesak Beijing untuk menghentikan tekanan militer, diplomasi, dan ekonomi terhadap Taiwan dan sebaliknya, mendorong dialog yang berarti dengan perwakilan Taiwan yang terpilih secara demokratis."

Akhir pekan lalu, Duta besar Taiwan de facto untuk AS, Hsiao Bi-khim, telah diundang menghadiri pelantikan Biden, yang bisa dilihat sebagai tanda lain dukungan pemerintahan untuk Taiwan.

Lo Chih-cheng, seorang anggota parlemen senior Taiwan dari Partai Demokrat Progresif yang sedang berkuasa, mengatakan langkah China adalah sebuah upaya untuk menghalangi pemerintahan Biden untuk mendukung Taiwan.

"Ini adalah pesan kepada pemerintahan Biden," katanya kepada kantor berita Reuters.

Seperti apa konteksnya?

China dan Taiwan memiliki pemerintahan yang terpisah sejak berakhirnya perang sipil China pada 1949. Beijing sudah lama berupaya membatasi aktivitas internasional Taiwan, dan keduanya berusaha untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasific.

Hubungan makin panas dalam beberapa tahun terakhir, dan Beijing tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk merebut kembali kedaulatan Taiwan.

Meskipun Taiwan secara resmi hanya diakui oleh beberapa negara, negara yang pemerintahannya dipilih secara demokratis ini memiliki hubungan komersial dan informal yang kuat dengan banyak negara.

Seperti negara-negara lainnya, Amerika Serikat tak memiliki hubungan diplomatik dengan Taipei, tapi undang-undang di AS mewajibkan Taiwan untuk menyediakan sarana untuk pertahanan diri.