China menunggu protes Hong Kong, tapi reaksi diduga akan muncul

Beijing (AP) - Pemerintah sentral China telah menolak pemrotes pro-demokrasi Hong Kong dan mencap mereka sebagai badut dan penjahat sementara mengeluhkan kekerasan yang meningkat seputar demonstrasi berbulan-bulan.

Itu sebagian muncul dari keprihatinan bahwa tuntutan pemrotes bagi perluasan demokrasi dapat mengilhami para pejabat yang berfikiran sama dan kaum intelektual di China Daratan.

Namun Beijing tidak memperlihatkan tanda persiapan bagi penindasan besar, dan malah mengabaikan protes tersebut dengan harapan kekecewaan akan mengarahkan kekerasan lain yang akhirnya akan berubah menjadi mayoritas kebungkaman di wilayah tersebut terhadap gerakan itu, kata banyak ahli.

"Hong Kong merupakan masalah serius buat Pemerintah China. Pemerintah tak bisa membiarkan pemrotes menantang kekuasaannya atau mencoreng lambang kekuasaannya tanpa hukuman tapi pemerintah juga tak ingin berusaha melancarkan penindasan militer," kata Steve Tsang, Direktur China Institute di London's School of Oriental and African Studies.

Berdasarkan kondisi itu, Beijing akan memilih "untuk mengucilkan dan meremehkan pemrotes sehingga gerakan di Hong Kong akan gagal", kata Tsang.

Protes itu juga dilancarkan pada saat sensitif buat Presiden Xi Jinping, yang setelah menghapuskan batas masa jabatan presiden tahun lalu secara efektif membuat dirinya jadi pemimpin seumur hidup. Itu telah meningkatkan kecaman mengenai konsentrasi kekuasaan, bahkan saat mesin propagandanya tanpa henti mempromosikan citranya dan prestasinya sebelum peringatan ke-70 berdirinya Republik Rakyat pada 1 Oktober.

Sementara itu, China menghadapi melambatnya ekonomi dan dampak yang terjadi akibat perang dagang AS-China, serta dorongan balik terhadap programnya yang ambisius prasarana "Sabuk dan Jalan" dengan nilai multi-miliaran dolar AS, yang dipandang sebagai menjerumuskan negara yang lebih miskin ke dalam belitan utang.

Citra internasional China juga telah mengalami pukulan akibat dipenjarakannya anggota etnik minoritas Muslim Uyghur dan tindakan agresif dalam kebijakan luar negeri, termasuk apa yang digambarkan Profesor Anne-Marie Brady dari University of Canterbury, Selandia Baru, di dalam satu artikel belum lama ini sebagai "kegiatan yang tidak berciri non-diplomatik" oleh para diplomat China di Kanada, Swedia, Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Kegiatan China telah meliputi mendorong mahasiswa China Daratan di luar negeri dalam serangan mereka terhadap pendukung protes di Hong Kong dan hak asasi manusia di China lebih umum, sehingga menyulut seruan dari politisi di negeri mereka bagi penyesuaian kebijakan luar negeri guna mengurangi pengaruh Beijing.

Kendati ada sensor besar-besaran China, perincian berbagai peristiwa di Hong Kong telah menyebar ke seluruh China Selatan dan di kalangan pejabat serta intelektual di kota besar utama, sehingga menaikkan keprihatinan mengenai potensi seruan bagi kebebasan politik seperti yang dinikmati oleh Hong Kong.

"Beijing khawatir mungkin ada dampak tiruan di kota lain di China," kata Willy Lam, pengamat lama mengenai politik China di Chinese University di Hong Kong.

Serangan terhadap kantor polisi dan lambang pemerintah China serta diperlihatkannya pengabaian hukum dipandang sebagai "potensi yang sangat berbahaya" sebab mereka menantang keabsahan kekuasaan China di Hong Kong berdasakan program "satu negara, dua sistem", kata Lam.

Pada saat yang sama, banyak warga Hong Kong percaya China telah melanggar janjinya untuk mengizinkan Hong Kong tingkat tinggi kekuasaan sendiri, sehingga mengendalikan pemrotes untuk memberontak, kata Lam. Beijing, katanya, dipandang sebagai tidak lagi memiliki "keabsahan sah untuk memerintah Hong Kong".

Penolakan untuk menawarkan konsesi atau bahkan membuka dialog dengan pemrotes menciptakan "lingkaran kejam" sedangkan mereka di dalam gerakan itu tidak memiliki pilihan selain melanjutkan demonstrasi atau menyeret garis batas Beijing, kata Joseph Cheng, seorang pengulas politik yang sekarang pensiun dari City University di Hong Kong.

"Tak ada prospek bagi perujukan. Itu sekarang adalah persaingan keinginan," kata Cheng.

Dan meskipun Beijing mengutuk kekerasan, kekerasan "adalah apa yang tentu diharapkannya" dengan harapan bahwa pemrotes yang putus-asa akan memberi citra huru-hara dan pembakaran yang akan membuat penduduk secara umum merasa terasing, kata Carrie Lam.

Namun, satu taktik yang sangat tak mungkin digunakan oleh Beijing ialah pengerahan militernya, seperti yang pernah dilakukannya dengan dampak mematikan terhadap pemrotes pro-demokrasi di Bundaran Tiananmen di Beijing pada 1989, terakhir kali negara menyaksikan pembangkangan terbuka terhadap kekuasaannya di jalan-jalan satu kota di China.

Pengerahan personel Tentara Pembebasan Rakyat akan "menjadi keputusan yang menentukan dan tak dapat dicabut lagi, yang akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan buat Beijing", kata Lam. "China akan kehilangan muka di kancah internasional sebab, setelah 20 tahun kekuasaan China, bukan hanya Beijing telah gagal meraih pikiran dan hati rakyat, tapi sekarang harus menggunakan kekuatan brutal guna memaksakan keinginannya".

Tindakan semacam itu akan memiliki dampak yang sama menghancurkannya buat ekonomi Hong Kong, kemungkinan membuat pasar bursa lokal yang penting buat mendanai ekonomi China hancur dan menyulut aliran massal penanam modal asing dan modal.

Berdasarkan retorika berapi-api Beijing, jumlah penangkapan yang dilakukan dan besarnya tuntutan yang diajukan --termasuk kerusuhan, yang berisi ancaman hukuman sampai 10-tahun penjara-- Lam mengatakan pemerintah tampaknya akan menurunkan kekerasan jauh lebih kecil dibandingkan setelah demonstrasi 2014.

"Mereka berharap menggunakan tuntutan itu berfungsi sebagai peringatan, tapi sejauh ini pemrotes belum memperlihatkan tanda tunduk," kata Lam.

Lam dan pejabat lain juga menduga Beijing akan melipat-gandakan apa yang dicapnya pendidikan patriotik dalam upaya menanamkan cinta dan penghormatan pada negara China. Itu akan meliputi pelajaran tambahan mengenai patriotisme di dalam kurikulum sekolah, masa lebih lama pada kunjungan gratis ke lokasi penting di China Daratan yang mengagungkan partai dan perangsang ekonomi seperti tawaran lapangan kerja dengan gaji tinggi di Pearl River Delta di sekeliling Hong Kong.

Walaupun tidak jelas upayanya akan berhasil, China memiliki tekad dan dana yang tampaknya tak terbatas untuk membuat warga Hong Kong "jadi warga negara China yang patriotik", kata Lam.

"Akhirnya, mereka berharap rakyat akan terus menundukkan kepala mereka dan memusatkan perhatian pada mencari nafkah," kata Cheng. "Tapi masalah ini belum selesai dan ada kemungkinan kuat (gerakan protes) akan muncul lagi."