China Pecat Pejabat Provinsi karena Korupsi dan Palsukan Data Perekonomian

Merdeka.com - Merdeka.com - Seorang pejabat tinggi di Provinsi Jiangsu, China yang berasal dari Partai Komunis dipecat karena diduga memalsukan data statistik perekonomian.

Pusat Komisi Inspeksi Disiplin (CCDI) menyampaikan pada Selasa, Zhang Jinghua, mantan wakil ketua Partai Komunis Jiangsu diketahui memalsukan data perekonomian agar naik jabatan dan "ikut campur dalam aktivitas pasar yang melanggar aturan yang relevan".

Dalam pernyataannya, CCDI tidak menyertakan tuduhan spesifik, tapi jarang para pejabat tinggi provinsi menghadapi tuduhan seperti itu, seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (2/6).

Zhang (59) juga diduga menerima "uang dan hadiah" serta "mencari keuntungan dari orang lain dalam pengangkatan pejabat".

Sebagai ketua partai kota, dia bertugas mengawasi ibu kota provinsi Janjing dari 2017 sampai awal 2021, lalu dipromosikan menjadi wakil ketua partai provinsi pada Februari tahun lalu, sebelum mulai diselidiki pada Desember.

CCDI mengatakan kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Pekan lalu, Biro Statistik Nasional (NBS) mengatakan, pejabat di Provinsi Hebei, Henan, dan Guizhou dihukum karena memalsukan data investasi aset tetap, penjualan ritel, dan lainnya.

Koran CCDI dalam artikel bulan Maret melaporkan, pemerintah China masih berjuang mengatasi para pejabat yang kerap memalsukan data setelah diberlakukan sanksi tegas dalam beberapa tahun terakhir.

Badan statistik di seluruh China sejak lama dikritik karena merilis data yang dipertanyakan dan melebih-lebihkan angka pertumbuhan ekonomi, populasi, dan indikator lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi seperti Liaoning, Jilin, Tianjin, dan Inner Mongolia terpaksa merevisi data setelah ditemukan memanipulasi data statistik. [pan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel