China peringatkan AS mengenai 'harga' untuk rancangan undang-undang Uighur

Beijing (AFP) - China, Rabu, memperingatkan bahwa "harga harus dibayar" setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS secara luas meloloskan undang-undang yang meminta sanksi terhadap pejabat senior China atas tindakan keras terhadap warga Uighur yang sebagian besar Muslim di Xinjiang.

Undang-undang ini menambah ketegangan antara kedua negara adikuasa saat mereka gagal melakukan negosiasi untuk menuntaskan kesepakatan "tahap satu" sebagai upaya menyelesaikan perang dagang mereka yang berlarut-larut.

Presiden AS Donald Trump membuat marah Beijing setelah ia menandatangani undang-undang yang mendukung unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong, mendorong China awal pekan ini menjatuhkan sanksi pada LSM yang berbasis di AS dan menunda kunjungan kapal perang AS ke wilayah semi-otonom Hong Kong.

Beberapa jam setelah Uighur Act 2019 diloloskan DPR Selasa malam, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa RUU itu seharusnya tidak menjadi hukum dan mengeluarkan peringatan yang tidak menyenangkan: "Untuk semua tindakan dan kata-kata yang salah ... harga yang pantas harus dibayar."

Undang-undang tersebut mengutuk "pelanggaran berat hak asasi manusia" Beijing terkait dengan tindakan keras di wilayah barat laut Xinjiang, di mana lebih dari satu juta warga Uighur yang sebagian besar minoritas Muslim lainnya diyakini ditahan di sejumlah kamp pendidikan.

Undang-undang yang diloloskan 407 menjadi 1 adalah versi yang lebih kuat dari RUU yang diselesaikan Senat pada September. Teks-teks harus dicocokan menjadi satu bagian untuk ditandatangani Trump.

Tindakan Dewan terbaru adalah mengutuk penahanan massal warga Uighur yang sewenang-wenang dan permintaan untuk penutupan kamp-kamp pendidikan, yang menurut sejumlah kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, warga Uighur telah ditahan dan dilecehkan.

RUU tersebut secara khusus mendesak Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China di belakang kebijakan Uighur, termasuk Chen Quanguo, ketua Partai Komunis untuk Xinjiang.

"Hari ini martabat manusia dan hak asasi manusia dari komunitas Uighur berada di bawah ancaman tindakan biadab Beijing, yang merupakan kemarahan terhadap kebersamaan hati nurani dunia," Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan kepada rekan-rekannya sesaat sebelum pemungutan suara.

Kongres "mengambil langkah mendesak untuk melawan pelanggaran HAM Beijing yang mengerikan terhadap warga Uighur," katanya.

Pelosi mengecam pihak berwenang China karena melakukan tindakan keras yang mencakup pengawasan negara terhadap massa yang luas, kurungan dan isolasi, pemukulan, sterilisasi paksa "dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya."

Ketika ditanya apakah RUU itu dapat mempengaruhi pembicaraan perdagangan, Hua tidak langsung menjawab pertanyaan itu.

Namun dia mengatakan, "tidak mungkin ini tidak berdampak pada hubungan China-AS serta kerja sama kedua negara di sejumlah bidang penting lainnya."

Dalam pernyataan sebelumnya, Hua mengatakan RUU itu "secara ceroboh mencorengkan upaya China untuk menghilangkan ekstrimisme dan memerangi terorisme" di Xinjiang.

Tabloid milik pemerintah China, The Global Times mengutip para ahli yang mengatakan Beijing akan mengambil "penanggulangan yang kuat" termasuk merilis "daftar entitas yang tidak dapat diandalkan" yang dapat menjatuhkan sanksi dan membatasi beberapa entitas AS di negara itu, serta menjatuhkan sanksi pada pejabat AS.

Bulan lalu dua kebocoran besar dokumen resmi menginformasikan lebih banyak rincian tentang jaringan kamp interniran China di Xinjiang.

Surat-surat pemerintah yang diperoleh oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) menguraikan perlunya mencegah pelarian, kunci pintu ganda dan terus-menerus memantau tahanan - bahkan selama istirahat di toilet.

The New York Times melaporkan, berdasarkan pada dokumen internal yang diperolehnya, bahwa Presiden China Xi Jinping memerintahkan para pejabat untuk bertindak dengan "sama sekali tidak berbelas kasihan" terhadap separatisme dan ekstremisme di Xinjiang pada 2014 setelah serangan pisau mematikan yang dituding dilakukan oleh separatis.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para saksi menuduh China berusaha secara paksa untuk menarik orang-orang Uighur dari kebiasaan Islam mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam budaya mayoritas Han.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, Beijing menyebut fasilitas itu sebagai "pusat pendidikan kejuruan" di mana "siswa" belajar bahasa Mandarin dan keterampilan kerja dalam upaya untuk menjauhkan mereka dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme.

RUU DPR akan meminta Departemen Luar Negeri untuk menghasilkan laporan selama satu tahun tentang penumpasan di Xinjiang.

Dan itu mengharuskan Departemen Perdagangan untuk melarang ekspor AS ke entitas di Xinjiang yang diketahui digunakan untuk penahanan atau pengawasan minoritas Muslim, termasuk teknologi pengenalan wajah.

Thomas Massie, satu-satunya anggota Kongres yang memberikan suara menentang UU Hong Kong dan Uighur, mengatakan ia melakukannya karena ia menganggap masalah tersebut sebagai urusan dalam negeri China.

"Ketika pemerintah kita mencampuri urusan dalam negeri negara-negara asing, pemerintah mengundang mereka untuk ikut campur dalam urusan kita," katanya dalam sebuah cuitan.

Senator Republik Marco Rubio memperingatkan bahwa pemerintah China dan Partai Komunis "bekerja untuk secara sistematis menghapus identitas etnis dan budaya" Uighur.

Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur (UHRP), sebuah kelompok advokasi, mengatakan tindakan AS "membuka jalan bagi negara-negara lain untuk bertindak" dan "memberi harapan Uyghur".