China sebut pengadilan Hong Kong tak bisa putuskan larangan soal masker

SHANGHAI (Reuters) - Badan Legislatif China menyatakan bahwa pengadilan Hong Kong tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan aturan hukum di bawah Undang-Undang Dasar Hong Kong, yang mencakup usulan larangan masker wajah, demikian laporan Xinhua, Selasa.

Pernyataan itu muncul sehari setelah pengadilan Hong Kong memutuskan larangan menggunakan masker wajah selama demonstrasi, yang melanda pusat bisnis itu selama lebih dari lima bulan, inkonstitusional.

"Apakah undang-undang Wilayah Administratif Khusus Hong Kong sesuai dengan Undang-undang Dasar Hong Kong, itu hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional," kata Yan Tanwei, juru bicara Komisi Urusan Legislatif komite tersebut, melalui pernyataan.

"Tidak ada otoritas lain yang berhak menilai dan memutuskan," bunyi pernyataan tersebut.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengusulkan pemberlakuan larangan mengenakan masker wajah saat demonstrasi prodemokrasi meningkat.

Massa menggunakan masker wajah untuk menyembunyikan identitas mereka di depan umum.

Usulan Lam itu menuai kritikan dari pendukung gerakan antipemerintah, yang menganggapnya beresiko bagi para pengunjuk rasa.

Pada Senin Pengadilan Hong Kong memutuskan bahwa undang-undang darurat era kolonial, yang dihidupkan kembali untuk membenarkan larangan tersebut, "tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar."

UU tersebut merupakan aturan hukum skala kecil, yang meliputi pengaturan penyerahan Hong Kong kepada China pada 1997.