CIPS: Kebijakan pangan-perdagangan minimalkan dampak ketidakpastian

Lembaga Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kesinambungan antara kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan pangan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap fluktuasi harga pangan di Tanah Air.

"Fluktuasi harga pangan di Tanah Air kini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sektor pertanian kita, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor global karena kini semuanya saling terhubung. Untuk itu, kebijakan yang diambil perlu komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak,” kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri seperti meningkatkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input pertanian berkualitas, dan membuka kesempatan investasi pada sektor pertanian supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjaga komitmennya terhadap perdagangan internasional, tidak menjalankan kebijakan yang proteksionis dan mengurangi hambatan-hambatan non-tarif yang dapat mempengaruhi kestabilan harga, dan kecukupan stok pangan di pasar.

Felippa berpendapat bahwa perdagangan internasional perlu tetap dijalankan sembari menjalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Modernisasi pertanian dan transfer teknologi, katanya, juga akan berdampak positif kepada para petani dan kesejahteraan yang diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan.

CIPS menyebutkan perdagangan pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia yang sempat menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum disebut kontraproduktif terhadap tujuan tersebut, apalagi jika menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor masing-masing komoditasnya.

Menurut Felippa, kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Dia mengatakan bahwa semua negara perlu terhubung dalam hal perdagangan pangan guna memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim.

"Apalagi di tengah kenaikan harga pangan seperti ini. Lebih jauh lagi, jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia dan India, maka semua akan kekurangan pangan, termasuk Indonesia sendiri yang masih membutuhkan impor untuk sejumlah komoditas pangan," katanya.

Felippa menyebut pasokan pangan perlu terus dijaga untuk menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap akses pangan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga yang sedikit demi sediit akan sangat memengaruhi daya beli dan pilihan konsumsi pangan pada kelompok tersebut, yang pada jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi.

Di samping itu, Felippa berpendapat kebijakan lain seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik juga akan memengaruhi daya beli masyarakat. "Di sinilah ketersediaan stok berperan penting untuk tetap menjaga keterjangkauan masyarakat kepada pangan," kata dia.

Sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah, misalnya lewat bantuan sosial, menurutnya akan memberikan dampak. Felippa menegaskan bahwa menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harga menjadi keharusan dalam situasi apapun, terlebih untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Baca juga: CIPS: Neraca komoditas dapat tingkatkan efektivitas ekspor-impor
Baca juga: CIPS: Pemda perlu terlibat dalam peningkatan literasi digital UMKM
Baca juga: RI-Australia perkuat rantai pasok gandum hingga kerja sama energi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel