CIPS: perlu reformasi kebijakan pertanian cegah krisis pangan

Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perlu reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh dan mendesak untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik global serta ancaman perubahan iklim serta permasalahan produktivitas.

“Diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri atas produksi, distribusi, rantai pasok, dan juga perdagangan internasional. Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang dalam memastikan ketersediaan pangan untuk konsumen,” kata Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara. Indeks ini juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat 113 dari 113 dalam kategori Sumber Daya Alam dan Ketahanan, yang dapat diartikan Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, perubahan iklim, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut.

Baca juga: Presiden: Gejolak ekonomi politik global harus jadi pemahaman bersama

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-54 dalam kategori Keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kategori Kualitas dan Keamanan.

Felippa menjelaskan, peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari risiko-risiko yang ada. Swasembada yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian, sudah tidak relevan untuk Indonesia.

“Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian sudah menunjukkan ada keterbatasan pada daya dukung lahan untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan,” kata Felippa.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pertanian perlu diarahkan pada intensifikasi yang fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan menggunakan input pertanian berkualitas. Kebijakan ini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dengan memastikan lingkungan bisa terus memberikan manfaat kepada manusia, dengan cara-cara yang aman.

Baca juga: Pengamat: Presidensi G20 harus bisa tekan risiko krisis pangan

Peneliti CIPS Aditya Alta menyebut upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Tanah Air, seperti penambahan jumlah penduduk, berkurangnya lahan produktif dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing pertanian nasional. Statistik menunjukkan produktivitas padi, kedelai dan bawang merah cenderung mendatar dalam beberapa tahun terakhir dengan masing-masing di angka 5 ton gabah kering giling per hektare , 1,5 ton biji kedelai kering per hektare,dan 10 ton bawang per hektare.

CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses petani terhadap pupuk, penanganan serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Selain itu, Aditya mengatakan peningkatan produktivitas juga dapat dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.

Dia mengatakan ketimpangan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga merupakan isu yang penting untuk diselesaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional.


Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel