Core minta pemerintah percepat pelaksanaan PEN untuk topang masyarakat

·Bacaan 2 menit

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka menopang kehidupan masyarakat di tengah penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Kebijakan PPKM Mikro diperkuat seiring kasus COVID-19 di Indonesia yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini dengan tambahan kasus harian mencapai lebih dari 12 ribu sehingga jumlah kasus hingga kini mencapai 2,01 juta dan korban meninggal sebanyak 55.291 jiwa.

“Yang perlu dilakukan pemerintah sudah tentu fokus pada penyaluran bantuan,” kata Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Yusuf mengatakan penguatan PPKM Mikro menyebabkan aktivitas masyarakat akan jauh berkurang dibandingkan periode sebelumnya meskipun beberapa aktivitas masih diperbolehkan untuk bisa beroperasi.

Baca juga: Di DPR, Sri Mulyani paparkan realisasi Program PEN hingga 18 Juni

Meski demikian, Yusuf menilai penguatan PPKM Mikro tidak akan sampai mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal II-2021 namun tidak bisa mencapai 7 persen sesuai target pemerintah.

Oleh sebab itu, Yusuf menyatakan percepatan akselerasi harus dilakukan mengingat realisasi program PEN baru mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp699,43 triliun per 18 Juni 2021.

Tak hanya mempercepat akselerasi pelaksanaannya, Yusuf menyatakan pemerintah juga harus membuka peluang untuk menambah anggaran PEN yang kini sebesar Rp699,43 triliun.

Menurutnya, penambahan anggaran dapat dilakukan pada pos atau bidang yang krusial dan mempunyai dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat seperti perlindungan sosial serta kesehatan.

“Tentu PEN memegang peranan penting terhadap proses pemulihan kesehatan dan ekonomi saat ini,” tegasnya.

Baca juga: Airlangga: Realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni

Ia menuturkan pemerintah dapat menambah penerima bantuan sosial tunai (BST) yang masuk dalam program PEN bidang perlindungan sosial karena akan mampu menjaga daya konsumsi masyarakat menengah ke bawah.

Sementara untuk bidang kesehatan dapat diarahkan untuk peningkatan kapasitas testing, tracing dan isolasi khususnya di daerah zona merah sehingga penanganan COVID-19 bisa lebih cepat.

“Kalau kita melihat dari realisasi PEN kesehatan masih relatif lebih rendah dibandingkan pos anggaran PEN yang lain,” ujarnya.

Realisasi program PEN bidang kesehatan per 18 Juni 2021 adalah sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun.

“Tentu ini perlu menjadi catatan karena justru dalam situasi seperti anggaran kesehatan menjadi sangat penting realisasinya,” ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel