Curhat Ilmuwan Indonesia Hadapi Hoax, Kadang-kadang Capek juga

Lazuardhi Utama, ABC Indonesia
·Bacaan 7 menit

Tugas ilmuwan di masa pandemi COVID-19 semakin berat, karena harus berhadapan dengan hoax, disinformasi, atau bahkan pernyataan resmi yang tidak berbasis fakta dan data, serta sentimen nasionalisme.

Ilham Akhsanu Ridlo, ilmuwan pemula dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur masih berusaha mencerna pernyataan yang pernah disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo.

"Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang [2021] ... Artinya COVID-19 dalam posisi yang bisa dikendalikan," kata Doni seperti yang disiarkan YouTube Pusdalops BNPB, 14 Februari lalu.

Sebagai ilmuwan, yang menjadi pertanyaan Ilham adalah atas dasar ilmiah apa pernyataan resmi tersebut. "Apa dasar evidence-nya sampai bisa menyebut 17 Agustus itu?" lontarnya saat berbicara dengan ABC Indonesia.

Apalagi, sejumlah ilmuwan mengatakan dalam mengendalikan pandemi COVID-19, Indonesia masih dianggap kurang secara ilmiah dalam jumlah tes, laju vaksinasi yang lambat, dan pasokan vaksin yang masih sedikit.

Mislanya, dengan menggunakan data laju vaksinasi di Indonesia saat ini yakni 60 ribu dosis per hari, Bloomberg dan Johns Hopkins University memperkirakan, Indonesia baru akan bisa memenuhi target menyuntik 70 persen populasi atau 181,5 juta orang setidaknya sepuluh tahun dari sekarang.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menawarkan strategi vaksinasi yang hanya menyuntik 39 persen dari populasi untuk mengendalikan pandemi, tapi itu pun diperkirakan baru bisa terlihat hasilnya paling cepat pada September tahun ini.

Tapi ini bukan untuk pertama kalinya pejabat atau mereka yang punya otoritas mengeluarkan pernyataan tanpa basis data, yang disayangkan oleh Ilham sebagai ilmuwan.

"Yang pertama saya ingat soal nasi kucing, kemudian guyonan soal "oh covid itu nggak akan masuk Indonesia karena perizinannya susah, sehingga kita butuh Omnibus Law". Itu luar biasa itu," katanya.

Menurut Ilham, pernyataan-pernyataan publik dari pihak yang berwenang tanpa dasar ilmiah ini membuat tugas para ilmuwan dalam mengedukasi publik semakin berat.

Belum lagi ilmuwan juga masih harus berhadapan dengan hoax dan informasi yang beredar melalui media sosial atau aplikasi percakapan.

Hoax dan informasi yang salah soal COVID-19 telah diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyebutkan ribuan hoax muncul di berbagai platform jejaring sosial.

Awal bulan lalu, Kominfo mengatakan pihaknya telah mencatat 1.402 hoax mengenai COVID-19 sejak 23 Januari 2020 sampai 1 Februari 2021.

"Yang paling banyak broadcast message di beberapa grup, mulai dari group keluarga sampai grup dosen, yang sumbernya tidak jelas, mencomot informasi dari mana-mana," kata Ilham menanggapi soal hoax.

"Misalnya pembenaran konspiratif, oh [kebijakan pembatasan] ini sebenarnya hanya untuk mengendalikan orang supaya enggak protes ke pemerintah, atau soal hoax vaksinasi dengan metode penanaman chip."

Beberapa kali Ilham mengaku berusaha memerangi informasi yang salah dan hoax yang diperolehnya di beberapa grup.

"Tapi lama-lama kadang ya capek juga, karena bahkan misalnya budaya share dan forward yang sangat cepat itu datang dari orang-orang yang katakanlah lebih senior, atau ya sedih juga karena ini orangtua atau keluarga sendiri" cerita Ilham.

Rodri Tanoto, ilmuwan yang berkecimpung di bidang biostatistik, riset klinis, dan pengobatan darurat jebolan University College London, Inggris sependapat dengan Ilham soal beratnya tanggung jawab ilmuwan.

Apalagi, menurut mantan Project Manager for Young Health Programme Indonesia di Yayasan Plan International Indonesia dan pengajar di Universitas Indonesia ini, tidak ada perubahan cara komunikasi pemerintah walaupun Menteri Kesehatan sudah berganti.

"Komunikasinya [situasi kita] aman, tenang, dan baik-baik saja, sehingga bisa ada pernyataan target 17 Agustus, atau target vaksinasi setahun, yang kita enggak tahu dasarnya apa."

"Kemudian ada juga pejabat yang kaget jumlah tracer kita sedikit, kaget ternyata pasokan vaksin terbatas. Sering sekali kaget, padahal menurut saya itu hal-hal yang mendasar. Kenapa kaget? Kenapa berani pasang target kalau nggak punya dasar itungan?" tutur Rodri.

Adanya "sentimen nasionalisme sisa pemilu"

Para ilmuwan juga seringkali menghadapi "sentimen nasionalisme" saat mengkritik kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang tidak berbasis data.

Rodri dan Ilham mencatat, jika ada benturan antara ilmuwan dan pemerintah, biasanya akan dibenturkan pada nasionalisme.

"Kamu enggak nasionalisme, misalnya. Sampai nanti masuk ke ranah politik sebagai dampak dari sisa pemilu," kata Ilham.

"Kita ingat kasus Pak Pandu Riono dulu waktu mengingatkan awal-awal soal pandemi itu kemudian di-trolling, tenaga kesehatan juga yang ikut menyuarakan dibungkam, dan diserang di media sosial dan lain-lain," tambahnya.

Padahal, menurut Rodri, pertanyaan ilmiah soal beberapa inovasi seperti Genose yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada atau Vaksin Nusantara yang dikembangkan Balitbangkes di masa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sangat wajar dilontarkan oleh sesama ilmuwan.

"Soal Genose, misalnya, karena ini semua ada di bawah pemerintah, kalau datanya sudah ada, mengapa tidak dibuka saja ke publik?

Ilmuwan dilibatkan namun bersifat "tokenistik"

Meski demikian, baik Ilham maupun Rodri sepakat bahwa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, sebenarnya para ilmuwan sudah dilibatkan, yang bisa dilihat dari beberapa nama ilmuwan di dalam susunan tim pakar Satgas COVID-19.

Rodri menambahkan, pelibatan ilmuwan dalam pengendalian COVID-19 saat ini dinilainya hanya bersifat "tokenistik".

Tokenistik, dari kata tokenisme, berarti kecenderungan untuk melakukan sesuatu hanya untuk formalitas saja, tidak berdasarkan suatu niat untuk mencapai tujuan dasarnya.

"Yang paling mengecewakan sebenarnya adalah kegiatan itu semuanya, ilmuwannya tokenistik dan yang dilakukan juga kesannya tokenistik," ujar Rodri.

"Menkes yang baru kan sudah berkali-kali mengundang para ilmuwan dan aktivis kesehatan, orang-orang kebencanaan, seperti Profesor Sulfikar Amir atau Dr Pandu Riono. Tapi semua saran mereka terus ke mana?"

"Saya merasa itu semua hanya basa-basi sih. Mereka sebenarnya sudah punya rencana, dan semuanya ya maju saja terus," tambahnya.

Ini pula yang dirasakan Ilham dan rekan-rekannya di Universitas Airlangga yang setahun terakhir memberikan beberapa masukan kepada Pemprov Jawa Timur termasuk opsi karantina wilayah.

"Pada satu momen, mereka itu mengajak berbicara. Kami dipaksa berpikir dan memberi masukan, tapi seringkali opsi-opsi yang kami berikan banyak nggak dipakai dengan alasan yang kami nggak tahu kenapa," ucap Ilham.

"Itu yang bikin kami akhirnya merasa, ya udahlah kembali di kampus saja, ngajar saja, memperbanyak nulis jurnal saja ... tapi apakah harus seperti itu di saat kami tahu ada masalah yang dihadapi masyarakat?"

Ada pula kritikan bagi ilmuwan

Ilham Akhsanu Ridlo
Ilham Akhsanu Ridlo


Ilmuwan dan akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Ilham Akhsanu Ridlo, menyayangkan pernyataan publik pejabat tanpa basis fakta dan data ilmiah.

Supplied: Koleksi Pribadi

Namun, bukan berarti ilmuwan juga tidak punya kelemahan yang harus diperbaiki.

Menurut Rodri dalam konteks spesifik pandemi mengatakan, ilmuwan Indonesia juga harus membiasakan berkomunikasi di publik.

"Banyak ilmuwan yang tidak bisa menjelaskan dengan [bahasa] yang mudah dipahami oleh publik."

"Di media sosial saya melihat banyak dokter yang juga frustrasi di-challenge oleh sekelompok orang yang padahal [pertanyaannya] bisa saya dijawab, tapi karena sudah frustrasi duluan akhirnya mundur ke posisi "ya kamu baca lagi deh", begitu," kata Rodri.

Menurut Ilham, kemampuan komunikasi publik ini tidak dimiliki sebagian besar ilmuwan karena sebelum pandemi ada "jarak" antara media dan ilmuwan.

"Dan setelah COVID-19 ini, ilmuwan menjadi narasumber utama yang tidak jarang gagal mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya."

"Contohnya soal inovasi Genose tempo hari. Kita lihat bagaimana hasil wawancara Prof Kuwat dan teman-teman Lokadata. Itu kan bukan media yang abal-abal, kok bisa seperti itu hasilnya,"kata Ilham menyayangkan.

Namun, Ilham juga mengapresiasi beberapa ilmuwan yang belajar dengan cepat beradaptasi menjadi edukator awam yang mampu menjelaskan fakta ilmiah dalam bahasa populer.

"Ada dr Dicky Budiman, ada Dr Ines Atmosukarto, misalnya, yang dulu mungkin hanya di laboratorium, namun kini tampil ke publik."

Adi Utarini, profesor kesehatan masyarakat di Universitas Gadjah Mada dalam sebuah webinar yang diselenggarakan The Conversation beberapa waktu yang lalu pernah mengingatkan pentingnya kompetensi para ilmuwan untuk mengkomunikasikan bukti ilmiah dalam format yang mudah dikonsumsi pejabat maupun publik.

Menurut Profesor Utari, ompetensi ini akan mempermudah proses adopsi penelitian ilmiah menjadi kebijakan.

"Di Indonesia, komunikasi sains belum dianggap sepenting publikasi jurnal internasional," katanya.

"Kita butuh program sistematik di lembaga akademik dan riset serta kementerian bagaimana menulis policy brief [ringkasan kebijakan]. Itu sama pentingnya dengan sains itu sendiri."

Mayoritas pejabat publik di Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk memilah dan menggunakan bukti ilmiah dalam kebijakan, sebagaimana yang diungkap oleh studi tahun 2017 dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sementara itu di ranah media sosial, meski melelahkan dan kadang mengecewakan, Ilham mengaku masih berusaha "mengambil alih kontrol informasi agar berimbang."

"Misalnya kalau ada salah satu anggota keluarga yang menyebarkan hoax di grup, jangan sampai dia dominan. Harus kita ambil alih dengan memberikan narasi tandingan, informasi yang benar."

"Walaupun efeknya mungkin akan lama, tapi lambat laun bisa mereduksi informasi yang enggak benar, dan ini penting untuk memberi pemahaman anggota grup yang lain," pungkas Ilham.