Dahlan Iskan: Yang Dipersoalkan DPR Bukan Hal Baru

Liputan6.com, Jakarta: Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada inefisiensi Rp37,6 triliun di tubuh PT PLN (Persero) menjadi alasan Komisi VII DPR RI mencecar sejumlah pejabat, terutama Menteri Negara BUMN sekaligus mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan.

Terkait itu, Dahlan kembali menegaskan, apa yang tertera dalam audit BPK tersebut belum seluruhnya. "Pernyataan saya, mestinya lebih dari Rp37,6 triliun, alasannya pernah saya sampaikan dan sejak dulu saya sudah mempersoalkan itu di Komisi VII," kata Dahlan pada wartawan, usai rapat dengan agenda klarifikasi di Gedung DPR RI, Selasa 13 November 2012. "Jadi rasanya, itu tidak baru terjadi di PLN."

Dahlan menyebut, terlalu banyak salah makan, tanpa menjelaskan apa maksudnya. "Saya kira bapak-bapak di Komisi VII masih ingat bagaimana saya sampaikan itu. Saya kira saya harus menghitung ulang, dengan kasat mata semua tahu, banyak kesempatan efisiensi tapi tidak efisien."

Rapat hari ini ditutup Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, dengan kesimpulan bahwa rapat hari ini belum berakhir, namun akan dilanjutkan di lain waktu.

Sebelumnya, BPK menyatakan inefisiensi terjadi karena tidak tersedianya bahan bakar primer untuk menyalakan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil audit terhadap hulu listrik pada 2010, kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero) disebabkan oleh tidak adanya pasokan gas.

Inefisiensi disebabkan berbagai hal.  BPK menilai PLN telat memenuhi kebutuhan gas dan pemasok gas, serta batu bara gagal memenuhi kontrak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas juga dianggap tak berupaya memenuhi kebutuhan gas serta batu bara PLN. PT Pertamina Geothermal Energy juga ikut menyumbangkan ketidakefisienan karena terlambat mengoperasikan lapangan uap. (EIN)