Dahlan: Konglomerasi BUMN Mulai Kalahkan Konglomerasi Swasta

  • Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Antara
    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Jakarta (Antara) - Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. "Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu. ... …

  • Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Merdeka.com
    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meneruskan gagasan yang sudah dicetuskan sejak era Menteri Tanri Abeng, yakni meleburkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Keduanya adalah bank pelat merah yang telah melantai di bursa saham. …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan perusahaan milik negara siap menguasai ekonomi dengan menjadi konglomerasi BUMN mengalahkan konglomerasi swasta yang ruang geraknya sudah menyempit.

"Kalau BUMN digerakkan dengan tingkat antusiasme tinggi, kerja keras dan efisien seperti yang sudah dijalankan saat ini, maka konglomerasi BUMN bisa mengalahkan konglomerasi swasta yang sangat kuat pada zaman Soeharto sekalipun," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Menurut Dahlan, dahulu memang ada konglomerat-konglomerat yang merajai perekonomian nasional.

Namun setelah reformasi, ujarnya, terasa bahwa peranan ekonomi konglomerat tersebut menurun dan muncul ekonomi kerakyatan dengan pertumbuhan yang luar biasa, seperti bisnis informal, bisnis mikro, bisnis UKM, maka perekonomian berubah dari pola konglomerat menjadi perekonomian kecil.

Ia menjelaskan BUMN memiliki kekuatan yang luar biasa yang didukung kekuatan finansial, kepercayaan, akses, hingga kekuatan sumber daya manusia.

"Pada level tertentu BUMN kita memiliki SDM yang sangat bagus. Para CEO BUMN banyak yang berkibar dan ingin lari kencang. Saya sangat merasakannya," ujar Dahlan.

Ada gejala baru bahwa dalam konglomerasi BUMN, para pemimpin perusahaan yang memiliki kapasitas dan kemampuan manajerial sangat tinggi ingin diberi kesempatan untuk mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi BUMN.

"Saya memberi apresiasi kepada CEO yang pintar dan haus perkembangan, karena mungkin dulunya mereka terhambat dalam berbagai hal. Kini saatnya CEO BUMN itu membuktikan bahwa dirinya mampu mengelola perusahaan dengan baik," tegas Dahlan.

Ia mencontohkan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) memiliki CEO yang bagus, manajemen bagus, namun disayangkan tidak memiliki pipeline yang bagus.

"Menurut saya BUMN bukan bagus kalau semuanya dipegang oleh konglomerasi BUMN, tapi lebih bagaimana kekuatan ekonomi itu berada di tangat rakyat," ujarnya.

Dominan


Di satu sisi Dahlan siap menggerakkan BUMN menjadi sebuah konglomerasi, namun di sisi lain mantan Direktur Utama PT PLN ini mengakui khawatir BUMN tersebut terlalu dominan.

"Saya sebagai Menteri BUMN yang tugasnya membuat bagaimana secara total menggairahkan dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi melalui perusahaan milik negara. Tapi muncul dilema, yakni kekuatan BUMN tersebut bisa mempersulit ruang gerak swasta," ujar Dahlan.

Menurutnya, BUMN dengan segala kemampuannya bisa bergerak ke mana saja dari hulu ke hilir, dari kiri ke kanan.

Kelebihan-kelebihan ini masih bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan BUMN tersebut.

Dahlan menambahkan kekuatan BUMN yang terlalu dominan itu bisa berbahaya karena perusahaan negara tidak boleh terlalu kuat, dalam pengertian sampai membuat ruang gerak swasta menjadi sempit.

"Pada dasarnya, di sebuah negara demokrasi yang murni seperti Indonesia, maka kekuatan itu ada di tangan rakyat, termausuk kekuatan ekonominya. Tidak baik bila perusahaan negara menguasai hajat hidup masyarakat, baik hilir maupun hulu," ujar Dahlan.

Ia mengakui saat ini dirinya betul-betul membutuhkan pemikiran para ahli karena tidak ingin Indonesia seperti negara Singapura yang perusahaan negaranya sangat dominan, begitu juga dengan Malaysia.

Meski begitu ia menyatakan tidak setuju ada pemikiran bahwa langkah BUMN harus direm, dibonsai atau dikendalikan, dan swasta diberikan perlindungan-perlindungan karena ini merupakan tindakan yang tidak sehat.

"Karena itu saya anjurkan kepada swasta, lawanlah BUMN secara profesional," ujar Dahlan.

Untuk dilema yang dirasakan Dahlan antara membesarkan konglomerasi BUMN atau memberikan fasilitas kepada swasta, pemilik Jawa Pos Group ini mengatakan dirinya terbuka untuk masukan atau pemikiran baru agar persoalan ini tidak menimbulkan masalah krusial ke depannya.

"Kalau saya lihat potensi BUMN saat ini, jika dikelola dengan benar maka betul-betul akan merajalela, karena kekuatan BUMN sangat luar biasa, misalnya labanya," ujarnya.

Menurutnya, dibutuhkan teori baru mengembangkan konglomerasi BUMN namun tidak seperti Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

"Kadin, HIPMI harus serius membuat semacam forum kajian ekonomi independen soal ini. Kalau bisa tahun ini harus dibahas bagaimana jalan keluarnya," ujar Dahlan.

Menurut catatan, saat ini terdapat 142 BUMN, namun hanya sekitar 20 perusahaan saja yang memiliki kinerja keuangan sangat bagus.

Meski begitu, ke 20 perusahaan tersebut memiliki kapasitas sangat besar pada sektor masing-masing.

Untuk itulah dalam rangka memperkuat BUMN dan lebih fokus dalam segmentasi bisnis, Kementerian melakukan program "right sizing" (penyesuaian jumlah) perusahaan dari 142 BUMN menjadi sebanyal 86 perusahaan pada 2014, dan sebanyak 25 BUMN pada 2025.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...