Dakwaan Jaksa, Ahyudin Bergaji Rp100 Juta saat Jabat Presdir ACT

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap fakta pendapatan Ahyudin sebagai pimpinan lembaga filantropi termasuk Aksi Cepat Tanggap (ACT). Total ia mengantongi Rp100 juta tiap bulannya.

"Gaji untuk President Global Islamic Philantrophy Drs. Ahyudin sebesar Rp 100.000.000.00," sebut petikan dalam dakwaan dikutip merdeka.com, Selasa (15/11).

Nominal itu turut dikantongi petinggi lainnya, seperti Presiden ACT, Ibnu Khajar; dan Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai.

Berawal dari Ahyudin yang mendirikan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan dasar hukum dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Akta Nomor 2 tanggal 21 April 2005 dengan Nomor SK : C-1714.HT.01.02.TH 2005, Tanggal 1 November 2005.

"Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan yayasan sosial kemanusiaan yang bergerak membantu korban bencana alam, korban konflik sosial, fakir miskin baik di perkotaan dan perdesaan, kaum lansia dan disabilitas, membantu guru honorer dan kegiatan sosial lainnya," sebut jaksa dalam dakwaan Ahyudin.

Berangkat dari pendirian ACT di Gedung Menara 165 lantai 22, Jalan TB Simatupang, Kavling 1 Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Ahyudin selaku Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas turut menawarkan program kepada para donatur dan calon donatur.

Dengan menjalankan lembaga dengan menawarkan beberapa program donasi, seperti donasi kemanusiaan umum berupa program-program reguler bantuan paket pangan, bantuan layanan kesehatan, hingga program spesifik bantuan emergency bagi korban bencana alam, korban konflik sosial dan lain sebagainya.

Kemudian donasi infaq dan shadaqah, dengan program bantuan santunan kepada fakir dan miskin; Program bantuan santunan dan paket pangan kepada lansia, jompo dan disabilitas; Program bantuan paket pangan kepada santri dan pesantren; lalu Program bantuan paket pangan dan santunan kepada dai, alim ulama atau mubaligh dan guru honorer.

Selanjutnya, donasi hibah barang seperti barang-barang sembako, pakaian layak pakai dan hibah kendaraan; Donasi kemanusiaan khusus atau terikat, program bantuan yang donasinya fundraising (pengumpulan donasinya) bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hingga donasi CSR (Corporate Social Responsibility) atau pertanggungjawaban sosial korporasi yakni donasi yang dikumpulkan dari hasil kerja sama dengan perusahaan yang memiliki kewajiban CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Bahwa selanjutnya untuk memperluas lapangan kegiatannya pada tahun 2021 Ahyudin membentuk Global Islamic Philanthropy berdasarkan SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0001374.AH.01.08 Tahun 2021," katanya

Sebagai Badan Hukum 'perkumpulan' Global Islamic Philanthropy yang menaungi sejumlah yayasan sosial di bawahnya yakni Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Global Zakat, Yayasan Global Wakaf dan Yayasan Global Qurban.

"Ahyudin menjabat sebagai President Global Islamic Philanthropy, Ibnu Khajar selaku Senior Vice President Partnership Network Department, H. Novariyadi Imam Akbari selaku Senior Vice President Humanity Network Department dan Hariyana binti Hermain selaku Senior Vice President Operasional," sebut.

Lewat penempatan jabatan selaku pimpinan dengan membangun organisasi Global Islamic Philanthropy, mereka berhasil meraup gaji masing-masingnya digaji mencapai puluhan juta yang diantaranya Ahyudin mencapai Rp100 juta.

Sementara untuk pejabat lainnya, Ibnu Khajar selaku Senior Vice President Partnership Network Departement; Hariyana binti Hermain selaku Senior Vice President Operational; Novariyadi Imam Akbari selaku Senior Vice President Humanity Network Departement masing-masing mendapat gaji Rp70 juta.

Perbuatan Terdakwa

Sedangkan dalam perkara ini, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa setidak-tidaknya dalam kurun Tahun 2021 sampai Tahun 2022, bertempat di Menara 165 Lantai 22 , Jalan TB Simatupang, Kavling I, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

"Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan," katanya.

"Dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu," katanya.

Atas perbuatan mereka menyelewengkan dana, Ahyudin didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rhm]