Dampak Perpanjangan PPKM Darurat, Kemiskinan Tak Terbendung

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani berharap, pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan. Sebab, PPKM berlaku saat ini saja sudah cukup kesulitan dalam likuiditas,

"Dunia usaha berharap agar PPKM Darurat tidak diperpanjang. Para pelaku usaha mulai kesulitan likuiditas, terutama UKM," kata Ajib saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (13/4).

Dia khawatir jika pemerintah benar memperpanjang PPKM Darurat, maka biaya ekonomi di masyarakat akan semakin besar. Dampaknya kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar.

Oleh karenanya, Ajib menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus dengan percepatan vaksinasi. Karena jika pemerintah bisa 1 juta per hari, maka target awal 2022, sudah terbangun herd immunity, atau kekebalan komunal. Pada saat itulah ekonomi akan bisa membaik.

"Karena jika targer 70 persen vaksinasi, dari total penduduk sekitar 270 juta orang, berarti harus 189 juta penduduk tervaksin," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Diminta Siapkan Subsidi Gaji Rp 5 Juta Jika Perpanjang PPKM Darurat

Pengemudi bajaj tengah menunggu penumpang di kawasan Taman Puring, Jakarta, Minggu (11/7/2021). Dampak dari PPKM darurat membuat penghasilan para pengemudi bajaj menurun drastis hingga 70 pesen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pengemudi bajaj tengah menunggu penumpang di kawasan Taman Puring, Jakarta, Minggu (11/7/2021). Dampak dari PPKM darurat membuat penghasilan para pengemudi bajaj menurun drastis hingga 70 pesen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menyarankan Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji atau upah senilai Rp 5 juta untuk para pekerja. Tujuannya untuk mencegah terjadinya PHK Massal selama perpanjangan PPKM Darurat.

“Sebaiknya pemerintah keluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM darurat. Bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan lakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Padahal sebelumnya, kata Bhima, perusahaan dari Januari hingga Juni sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan, namun rencana tersebut berubah lantaran perusahaan perlu melakukan efisiensi demi bertahan, salah satunya kemungkinan PHK tidak bisa dihindarkan.

“Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai lakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus lakukan efisiensi untuk bertahan. Sementara itu Pemerintah harus bantu mencegah terjadinya PHK massal,” ujarnya.

Disisi lain, perpanjangan PPKM darurat juga berdampak terhadap menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja. Dengan demikian, hal itu berpengaruh terhadap perusahaan di sektor retail lantaran sepinya pembeli.

“Perpanjangan PPKM punya dampak ke menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja, gelombang perusahaan yang pailit akan meningkat khususnya di sektor retail, transportasi dan pariwisata,” katanya.

Adapun sebagai informasi, Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat hingga 6 Minggu

Calon penumpang KRL menunjukkan surat saat pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/7/2021). KAI Commuter mewajibkan calon penumpang KRL menunjukkan STRP sebagai syarat perjalanan selama masa PPKM Darura. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Calon penumpang KRL menunjukkan surat saat pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/7/2021). KAI Commuter mewajibkan calon penumpang KRL menunjukkan STRP sebagai syarat perjalanan selama masa PPKM Darura. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (10/7/2021).

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphon tak ingin nasib nahas terus berlarut.

"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel