AS dan negara-negara Indo-Pasifik luncurkan pembicaraan perdagangan

Para menteri ekonomi dari Amerika Serikat dan 13 negara Indo-Pasifik meluncurkan negosiasi pada Kamis (8/9/2022), mengenai upaya keterlibatan perdagangan pan-Asia besar pertama Washington dalam hampir satu dekade, tetapi kali ini kesepakatan apa pun tidak akan memotong tarif.

Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan pembicaraan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik di Los Angeles ditujukan untuk mengatasi tantangan masa depan dan mencapai "pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil" di kawasan Indo-Pasifik.

Upaya tersebut pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joe Biden selama perjalanan Mei ke Tokyo.

Tai, yang memimpin pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Gina Raimondo, mengatakan inisiatif ambisius itu membuat kemajuan, meskipun beberapa kritikus mempertanyakan nilainya bagi negara-negara peserta.

Perundingan tersebut melibatkan para menteri dari Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bersama dengan Amerika Serikat, para peserta mewakili sekitar 40 persen dari PDB global.

"Kerangka kerja ini akan menjadi model yang tahan lama untuk diikuti oleh seluruh dunia," kata Tai dalam pertemuan itu, seraya menambahkan bahwa itu akan membawa nilai ekonomi bagi usaha kecil, termasuk 200.000 di Los Angeles.

Dia mengatakan inisiatif ini akan menargetkan isu-isu seperti ekonomi digital, tenaga kerja, lingkungan, pertanian, dan perdagangan.

Mengutip "kemajuan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir, Raimondo mengatakan inisiatif itu dapat mengarah pada rantai pasokan yang lebih stabil dan tangguh, sambil mempercepat pekerjaan pada teknologi energi bersih dan komitmen anti-korupsi.

"Kementerian ini menandai fase kritis berikutnya dari kerangka kerja ini - bergerak dari mendefinisikan visi ambisius untuk memetakan pekerjaan nyata dalam mengimplementasikan kerangka kerja," katanya. "Kita semua memahami dan setuju tentang perlunya bergerak cepat untuk memberikan kepada orang-orang kita."

Washington tidak memiliki pilar ekonomi untuk keterlibatan Indo-Pasifiknya sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) 12-negara pada 2017, meninggalkan lapangan terbuka bagi China untuk memperluas pengaruh regionalnya.

Lebih dari dua tahun negosiasi TPP menghasilkan kesepakatan pada 2015, tetapi Kongres AS gagal meratifikasinya karena kesepakatan perdagangan bebas pemotongan tarif tidak disukai, disalahkan karena menguras pekerjaan dan investasi ke negara-negara berupah rendah.

Baca juga: Airlangga ke AS bahas penguatan kerja sama ekonomi dan IPEF Meeting

Kepala perdagangan Biden Tai juga menghindari kesepakatan perdagangan baru, memfokuskan negosiasi dengan Uni Eropa pada tenaga kerja, regulasi dan masalah non-tarif lainnya.

Tidak jelas apakah semua negara akan berpartisipasi dalam keempat aliran negosiasi: perdagangan, tenaga kerja, dan standar digital; energi bersih dan dekarbonisasi; ketahanan rantai pasokan; dan pajak dan upaya anti-korupsi. Untuk mengamankan partisipasi luas, negara-negara dapat memilih di antara aliran-aliran itu.

Pembicaraan itu terjadi ketika kesepakatan perdagangan bebas Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin China diluncurkan pada Januari, memotong tarif bagi banyak peserta IPEF (Indo-Pacific Economic Framework). Negara-negara TPP yang masih hidup juga telah meluncurkan pakta perdagangan terbatas.

Seorang pejabat senior pemerintah Biden mengatakan kepada wartawan pada Rabu (7/9/2022) bahwa platform IPEF bukanlah alternatif untuk berdagang dengan China.

"Ini tentang melibatkan ekonomi di Indo-Pasifik dengan hak mereka sendiri, ini bukan pilihan antara Amerika Serikat dan China," kata pejabat itu.

Lori Wallach, Kepala Rethink Trade, sebuah kelompok yang menentang pengaruh perusahaan dalam kebijakan perdagangan, mendukung tidak menawarkan pemotongan tarif, tetapi mempertanyakan apakah inisiatif tersebut dapat menguntungkan pekerja.

"Tiga dekade 'hiperglobalisasi' yang diterapkan oleh kesepakatan ini telah membuat model perdagangan lama beracun secara politis," kata Wallach dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Biden luncurkan kemitraan ekonomi dengan 12 negara, termasuk Indonesia

"Kemudian krisis rantai pasokan yang terungkap COVID memicu permintaan yang lebih luas untuk pendekatan baru yang membalikkan konsentrasi produksi barang dan jasa yang kita semua andalkan terlalu banyak perusahaan di terlalu sedikit negara."