Dana Hibah Pilkada Depok Diduga Dikorupsi, Ada yang Dipakai di Tempat Hiburan Malam

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok. Mereka menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk Pilkada Depok 2020.

Bawaslu Depok menerima dana hibah Rp15 miliar yang dialokasikan untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada Depok. Pihak Kejaksaan mendapat informasi mengenai adanya penggunaan dana yang tidak seharusnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Andi Rio Rahmatu mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan terkait dengan dugaan kasus tersebut. Sekurangnya sudah 20 orang telah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini.

Andi Ro mengaku dugaan kasus ini agak rumit karena melibatkan banyak orang. "Yang jelas nantikan kita akan telusuri lebih dalam untuk memastikan siapa nanti yang bertanggung jawab, kemudian beberapa resminya potensi kerugian negara akibat ulah oknum tersebut," katanya, Selasa (6/9).

Dana Ditarik Bertahap

Dia menyebutkan dari total dana hibah yang diterima Bawaslu Depok, ada aliran dana Rp 1,1 miliar yang digunakan tidak semestinya. Uang tersebut bahkan digunakan untuk biaya hura-hura di tempat hiburan malam.

"Jadi ini hanya baru berdasarkan apa namanya penghitungan kami sendiri dulu nih. Jadi belum belum diperkuat oleh yang ahli atau yang memang berkompeten dalam hal penentuan kerugian negara," ungkapnya.

Andi menjelaskan, dana Rp 1,1 miliar tersebut ditarik secara berkala. Penarikan dilakukan oleh oknum di tubuh Bawaslu, yaitu dengan melakukan penarikan semisal Rp Rp200 juta dan Rp300 juta serta seterusnya.

"Kami dapat info ke tempat hiburan malam dari orang yang kami mintai keterangan. Pasti lebih dari sekali dia ke tempat hiburan malam," bebernya.

Kumpulkan Data Pendukung

Dari hasil temuan sementara pihaknya ada hal yang menyalahi aturan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Misalnya perencanaan penggunaan anggaran, kemudian mekanisme penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran.

"Itu ditemukan ada beberapa perbuatan yang sifatnya melawan hukumlah. Temuan itu dari beberapa pengakuan yang sempat kami mintai keterangan. Jadi memang kasus ini agak jelimet," akunya.

Kendati demikian pihaknya terus mengejar sejumlah data pendukung yang bisa mengungkap kasus ini. Yang jelas, kata dia, ada perbuatan melawan hukum yang ditemukan pihaknya dalam hal ini. "Jadi pada intinya kita menemukan beberapa perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini tentu hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tutupnya. [yan]