Dana Proyek Kereta Cepat Indonesia China Ditambah Usai Hasil Audit BPKP Keluar

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga kembali buka suara perihal penambahan dana penuntasan proyek Kereta Cepat Indonesia-China atau Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Pemerintah menyebut telah meminta audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal ini. Proses audit diharapkan selesai pada Desember 2021.

Langkah audit ini, sebagai syarat mekanisme penambahan modal bagi perampungan proyek kereta cepat tersebut.

“Hal itu akan ditetapkan angkanya setelah adanya audit oleh BPKP. Jadi sebelum audit ini itu tidak akan dilakuakan (penambahan). Nah maka audit ini kami harapkan akan selesai sampai Desember 2021,” katanya kepada wartawan, Minggu (10/10/2021).

Dengan adanya audit tersebut guna memastikan bahwa penambahan anggaran bukan karena akibat tindak korupsi atau penyelewengan dana selama proses penyelesaian proyek.

“Jadi gak ada namanya kelebihan anggaran atau akibat ini itu, kita jaga gitu, gak ada potensi-potensi apapun di sana, potensi korupsi, potensi penyelewengan tidak akan kita akomodir,“ tegas Arya.

“Makanya kami dari kementerian BUMN sudah meminta audit oleh BPKP, jadi audit dulu, baru ditetapkan angka yang dibutuhkannya, berapa angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC ini,” imbuh dia.

Angka Penambahan

Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). Kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2022 dan akan dilakukan uji coba pada November 2022 mendatang. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). Kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2022 dan akan dilakukan uji coba pada November 2022 mendatang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Arya menegaskan kembali pihaknya belum mengantongi jumlah nominal penambahan dana yang akan diminta ke Pemerintah. Hal itu kembali akan ditentukan setelah audit dari BPKP selesai.

“Sehingga kita ketika meminta bantuan dari pemerintah, ya, itu angkanya benar-benar sudah bersih, begitu prinsipnya, kita sudah minta audit mudah-mudahan selesai bulan Desember ini,” katanya.

Sehingga dengan demikian, ia belum bisa menyebutkan secara jelas angka penambahan dana tersebut.

“Mungkin gak ada namanya angka bisa muncul secara klir berapa angka bantuan yang kami minta dari pemerintah, jadi audit dulu, hasil auditnya, dari sanalah kita akan dapat angka sebenarnya, yang dibutuhkan,” tukasnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel