Dapat Alokasi Terbesar, Ini Rincian Anggaran Kementerian PUPR

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi instansi pemerintah yang mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 148,81 triliun. Jumlah tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 98,08 persen dari anggaran tahun ini, yang senilai Rp 75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran yang didapat kementeriannya pada tahun depan menjadi besar lantaran adanya relaksasi beberapa pekerjaan di 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Tahun 2019 ini Kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, bukan menunda. Jadi dari yang tadinya single years jadi multiyears, atau yang belum lelang kita prioritaskan di 2021," kata Menteri Basuki di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut penjelasannya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, Kementerian PUPR mulanya mendapat jatah anggaran Rp 115,58 triliun. Lalu pada surat bersama Bappenas, instansi diputuskan mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun, sehingga total menjadi Rp 149,81 triliun.

Basuki memaparkan, nilai anggaran tambahan tersebut yang paling utama akan dialokasikan untuk ketahanan pangan, Rp 10 triliun. Seperti membuat lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (165 ribu ha) dan di Sumatera Utara (4.000 ha).

"Kemudian juga untuk mendukung pembangunan kawasan industri, kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar. Kemudian tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja nanti di batang seluas 40 ribu hektare, termasuk clearing dan graping ladangnya. Anggarannya Rp 9,6 triliun," paparnya.

"Disampaikan juga untuk menambah konektivitas jalan sebesar Rp 5,5 triliun. Pemulihan banjir juga akhir-akhir ini terjadi banyak bencana alam banyak perbaikan di Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak, dan lain-lain," tandasnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Menteri Basuki dan Prabowo Dapat Alokasi Anggaran Terbesar di 2021

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Menhan Prabowo Subianto di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). (foto: Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Menhan Prabowo Subianto di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). (foto: Biro Pers Setpres)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar di 2021. Pertama tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp Rp149,6 triliun.

"Belanja K/L memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," ujarnya, Jumat (14/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan tahun ini. Sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

"Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," katanya.

Kementerian kedua adalah Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp137 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun ini yang sebesar Rp117,9 triliun. Kemudian untuk Polri Rp112 triliun, naik dari tahun ini Rp92,6 triliun.

Untuk Kemensos Rp92,8 triliun memang turun dari tahun ini Rp104,4 triliun tetapi akan tetap besar namun lebih kepada penerima bantuan. Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan akan mengalami kenaikan cukup tajam dari tahun ini Rp78,5 triliun di tahun depan akan Rp84,3 triliun.

"Lalu Kemendikbud juga akan meningkat cukup tajam 2019 Rp34,5 triliun, melonjak 2 kali lipat di 2020 dan tahun depan Rp81,5 triliun. Kementerian Agama juga meningkat dari Rp42,4 triliun menjadi Rp67 triliun," paparnya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan anggaran dari Rp32,7 triliun menjadi Rp45,7 triliun.

"Kementerian Keuangan ini termasuk BLU kelapa sawit, karena program B20 dan termasuk dana pengelolaan LPDP mencapai Rp43,3 triliun dan kemudian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun dari Rp14 triliun ini untuk food estate," tandasnya.