Dapat Anggaran Rp 45,6 Triliun, Ini Rencana Kemenhub di 2021

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,6 triliun pada 2021 mendatang. Jumlah tersebut naik Rp 9,6 triliun atau hampir 30 persen dari anggaran belanja 2020 yang sekitar Rp 32,7 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, alokasi anggaran tersebut merupakan angka yang sangat besar. Jumlah tersebut nantinya akan banyak disisipkan sebagai modal infrastruktur.

"Di 2021 kami diberikan anggaran Rp 45,6 triliun. Jumlah besar sekali, dan ini memang lebih banyak untuk modal infrastruktur 51 persen," kata Budi Karya dalam sesi teleconference, Rabu (23/12/2020).

"Sedangkan yang lain 49 persen, banyak sekali dialokasikan untuk subsidi di laut, udara, kereta api, dimana para dirjen akan memberikan subsidi," dia menambahkan.

Budi Karya lantas memaparkan rencana kerja berbekal anggaran Rp 45,6 triliun pada tahun depan. Kemenhub disebutnya akan banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di bidang transportasi melalui berbagai skema pendanaan, seperti modal syariah, Surat Berharga Negara (SBN) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi lengkap. Selain rupiah murni kita juga mendapatkan dana lain, pinjaman lain, baik langsung maupun tidak langsung," ujarnya.

Dia pun membeberkan proyek apa saja yang akan digenjot pelaksanaannya pada 2021 mendatang. Antara lain kelanjutan pembangunan proyek LRT Jabodetabek, pembangunan tujuh bandara di daerah terluar seperti di Bintan, Sintang, Halmahera Utara, dan lain sebagainya.

"Kita memastikan pariwisata Bali juga akan semakin baik, dengan membangun tiga pelabuhan di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan," ungkap Budi Karya.

Selain itu, pengerjaan proyek di Pulau Komodo juga akan dilakukan melalui skema public private partnership (PPP). Hal serupa juga dilakukan guna memberikan kesempatan kepada para pihak swasta, untuk ikut membangun pelabuhan dan bandara di wilayah Kediri, Jawa Timur.

Selanjutnya, ada juga proyek pembangunan jalur kereta api ganda atau atau double-double track (DDT) di luar wilayah Jabodetabek, serta kereta akses menuju bandara.

"Lalu, pergerakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga akan diintensifkan. Kemudian kita juga akan membangun banyak bandara. Pembangunan Terminal Tirtonadi (Solo) juga akan kita selesaikan di 2021, dan Terminal Amplas (Medan) juga akan kita selesaikan," tandasnya.

Dikritik Gegara Wajibkan Penumpang Pesawat Tes Swab PCR, Begini Jawaban Menhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/11/2020). Rapat membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tengah Pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/11/2020). Rapat membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tengah Pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyusun petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara dan transportasi darat selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021.

Dalam regulasi tersebut, Kemenhub mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukan hasil tes PCR atau uji swab berlaku 3 hari sebelum keberangkatan, dan keterangan non-reaktif hasil rapid test antigen bagi pengguna angkutan darat yang juga berlaku 3 hari sebelum keberangkatan.

Aturan ini menuai banyak kritik dari calon penumpang angkutan transportasi seperti pesawat dan kereta. Lantaran banyak di antaranya harus mengurungkan niat berpergian saat Nataru dengan alasan keterbatasan biaya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi coba memberikan jawaban terkait keluhan tersebut. Menurut dia, peraturan ini ditetapkan agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan beriringan dengan faktor kesehatan selama masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Satu basic pemikiran atau pola kerja yang akan tetap kita kembangkan sesuai amanat Presiden Joko Widodo, gerakan, serapkan anggaran untuk pembangunan agar ekonomi tetap berjalan. Dengan ekonomi tetap berjalan maka banyak rakyat yang bisa menikmati, turut bekerja, dan mendapatkan manfaat. Tapi juga tetap jaga protokol kesehatan," ungkapnya dalam sesi teleconference, Rabu (23/12/2020).

"Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami tetapkan banyak peraturan terkait penggunaan rapid test antigen, PCR, dan pembatasan-pembatasan. Jadi kita ketat protokol kesehatan tapi kegiatan tetap jalan," dia menegaskan.

Sementara itu, Menhub Budi Karya melanjutkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan juga tak henti bekerja meski dibalut ancaman pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan berkoordinasi secara insentif hingga ke pelosok daerah.

"Meski secara fisik kita tidak hadir di tempat, tapi tiap hari kita lakukan kegiatan tak terkecuali di hari libur. Jadi bicara Medan, Mojokerto, Kalimantan Timur, Toraja, kita pingin bicara Asmat di Papua, atau bangun pelabuhan di Ambon, itu jadi keseharian yang tidak pernah henti-hentinya," tuturnya.

"Bahkan yang namanya Pelabuhan Patimban di saat pandemi bisa kita selesaikan. Ini sudah beroperasi dan intensif Januari sembari nunggu operator berjalan," ujar Menhub Budi Karya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: