Dari Semarang, Datang Dukungan untuk KPK

TEMPO.CO, Semarang - Protes pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi terus meluas. Hari ini, Selasa, 2 September 2012, elemen kampus dan aktivis anti korupsi Kota Semarang melakukan protes dengan cara menggelar mimbar bebas di halam kampus Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) di jalan Pawiyatan Luhur, Bendanduwur Kota Semarang.

"Kami gelar acara protes ini dengan tema Rakyat Melawan Pelemahan KPK," ujar Mahfud Ali Ketua Pusat Pendidikan Anti Korupsi Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Selasa, 2 Oktober 2012.

Aksi yang dilakukan ini melibatkan lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi dan organisasi, seperti Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KN) Jawa Tengah, Pemuda Ansor, Lembaga Bantuan Hukum, dan Badan Eksekutif Mahasiswa.

"Kami protes terhadap sikap lembaga legislative dan lembaga kepolisian yang hendak melemahkan KPK," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, langkah yang ia lakukan ini menuntut agar pemerintah dan DPR tidak merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia menilai undang-undang ini sudah sesuai dengan kondisi KPK dalam perannya meberantas korupsi. Dengan begitu Mahfud meminta agar KPK tak berhenti dalam menanggani kasus korupsi.

Aksi protes pelemahan KPK ini digelar dengan cara mimbar bebas berupa orasi politik dan penampilan hapening art. "Semua bertema protes terhadap upaya pelemahan terhadap KPK," katanya.

Eko Haryanto, Kepala Divisi Monitoring KP2KN Jawa Tengah, menyatakan sangat khawatir dengan sejumlah pasal dalam draf revisi undang-undang KPK. "Di antaranya ada rancangan bahwa tugas KPK hanya menangani nilai korupsi di atas Rp 5 miliar," ujar Eko.

Menurut dia, racangan draf undang-undang ini mengancam kiprah KPK yang telah punya peran menangkap dan menyelidiki kasus korupsi di pusat maupun daerah. Ia bersma kelompok akademisi dan ormas pendukung KPK mengaku tak gentar mendukung lembaga pimpinan Abrahmam Samad ini.

Rencananya, kelompok pendukung KPK di kota semarang ini mengirimkan nota protesnya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri hukum dan HAM, ketua DPR RI, dan pimpinan partai. "Ini tindak nyata sebagai bukti rakyat marah, jangan sampai mereka mewakili koruptor," katanya.

EDI FAISOL

Terpopuler:

Mangkir Lagi, Ketua KPK Ancam Panggil Paksa Djoko

TNI Diminta Waspadai Perang Jenis Baru

Anwar Congo Berdansa Cha-cha Lupakan Masa Lalu

TNI Diminta Terlibat dalam Politik Kenegaraan

Menko Polkam Minta Djoko Susilo Penuhi Panggilan

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.