Dasar Ahok Cabut Bantuan Pendidikan Siswa Miskin  

TEMPO.CO, Jakarta - Pencabutan Bantuan Operasional Pendidikan masih dikaji lebih dalam oleh Pemprov DKI Jakarta. Beberapa hal, disebutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagai hal-hal yang patut dikaji. "Harus ada hasilnya sebelum tahun ajaran baru," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2013.

Basuki sedang mengkaji jumlah siswa mampu di sekolah negeri. "Kenapa negeri harus kami bebaskan, sementara swasta 90 persen lebih banyak yang tidak mampu?" kata dia.

Nantinya, jumlah Kartu Jakarta Pintar yang akan diterima di setiap sekolah akan berbeda. Ada sekolah yang sepenuhnya memperoleh KJP, ada yang hanya 10 persen memperoleh KJP. "Bisa juga ada sekolah yang sama sekali tidak dapat," kata Basuki.

Pria yang disapa Ahok ini hendak melihat kebutuhan per murid per sekolah. "Jumlahnya kami ukur standar, kalau sekolahnya mewah tidak bisa," dia menjelaskan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pihaknya sedang mempertimbangkan mencabut Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin. "Sekolah negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen, kan kasihan sekolah-sekolah swasta yang murah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2013.

Basuki mengatakan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih adil. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membuat semua siswa di sekolah negeri dan swasta untuk membayar penuh biaya sekolah. Uang untuk membayar penuh biaya sekolah tadi akan disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar. "BOP-nya kami cabut, jadi bayar via KJP, yang tidak mampu kami kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan? Ini lagi kami kaji," Basuki menjelaskan.

Basuki mengatakan nantinya semua orang bisa membuat laporan evaluasi tentang KJP ini. "Nanti kami buka di website, di bank, di sekolah, semuanya," kata Basuki.

Kemudian ia mengatakan sesama siswa juga harus saling mengontrol. Bahkan, siswa perokok pun akan dicabut KJP-nya. Ia mengatakan, surat keterangan tidak mampu bukan satu-satunya syarat untuk menerima KJP. "Akan ada beberapa pertimbangan untuk terima KJP, termasuk evaluasi dari sekolah," kata dia. (Baca Topik Terhangat: Paus Fransiskus || Hercules Rozario|| Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas)

TRI ARTINING PUTRI

Baca juga

Berkobar Dua Jam, Api di Kayu Putih Belum Padam

Pagi Ini, Jokowi Kejutkan Warga Solo

Tahun Ini, 200 Anggota Satpol PP Pindah ke Dishub

Tahun Ini Jakarta Akan Beli 450 Bus Transjakarta

Ini Dia Kota yang Sukses Menerapkan Ganjil-Genap

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.