Data Bocor Terulang Lagi, Pemerintah Diharapkan Segera Bentuk Lembaga Otoritas PDP

Merdeka.com - Merdeka.com - Setelah diketok palunya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( UU PDP), maka perlu dibentuk lembaga otoritas PDP sesuai dengan amanah UU. Terlebih dengan dugaan bocornya 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi dan dijual oleh Bjorka. Hal itu disampaikan oleh Pakar Keamanan Siber, Pratama Persadha.

Menurut dia, setelah rentetan kebocoran yang tidak berujung maka saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP. Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk lembaga otoritas PDP segera setelah UU berlaku. Nantinya, lembaga ini tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data.

"Dalam kasus kebocoran data seperti aplikasi PeduliLindungi ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat lembaga ini," kata dia.

Senada dengan Pratama, Jamalul Izza Chairman Yayasan Internet Indonesia menyebutkan sudah saatnya pemerintah mulai membahas pembentukan lembaga pengawas PDP ini. Hal tersebut guna memberikan kekuatan implementasi pada UU PDP yang baru saja disahkan. Dengan langkah itu, maka penegakkan aturan yang diamanahkan dalam UU PDP bisa terwujud.

"Menurut saya, pemerintah sudah saatnya membahas pembentukan lembaga PDP ini. Jangan sampai kemudian UU PDP sudah ketok palu, namun lembaga pengawasannya tak kunjung terbentuk. Kalau dibiarkan begitu saja, bisa berbahaya bagi kedaulatan bangsa ini. Lagi-lagi masyarakat yang akan menjadi korbannya," ungkap Jamal.

Sebagaimana diketahui, Bjorka kembali berulah. Dalam postingan di Breached Forum, Bjorka menjajakan data berukuran 48GB terkompresi dari Peduli Lindungi. Data ini dihargai USD 100 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar, dan transaksinya dilakukan menggunakan bitcoin.

Detail dugaan data yang diretas hacker ini ialah nama, alamat email, NIK, nomor telepon, DOB, identitas perangkat, status Covid-19, check-in history, contact tracing history, vaksinasi, dan lain-lain.

"PeduliLindungi adalah aplikasi contact tracing COVID-19 resmi yang dipakai di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemenkominfo, yang bekerja sama dengan KPCPEN, Kemenkes, Kemen BUMN, dan Telkom Indonesia. Aplikasi ini awalnya dikenal sebagai TraceTogether namun kemudian diganti karena Singapura menggunakan aplikasi dengan nama sama," tulis Bjorka dalam Breached Forum.

Menariknya, ia juga melampirkan sample data yang sudah diretas adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Deddy Corbuzier. [faz]