Data pribadi anak rawan disalahgunakan platform teknologi pendidikan, apakah UU PDP yang baru mampu melindunginya?

Lebih dari dua tahun pandemi dan juga berkembangnya online learning di Indonesia membuat anak-anak dan pelajar berbondong-bondong memakai berbagai platform teknologi pendidikan (education technology atau edtech).

Hal ini membawa para siswa kepada berbagai peluang pembelajaran — sekaligus ancaman terhadap data pribadi.

Laporan pada Mei 2022 dari Narasi dan Human Rights Watch (HRW) bersama 14 media dari 23 negara yang berjudul “Data Anak Dijual oleh Aplikasi Pendidikan” membuktikan bagaimana banyak platform edtech di seluruh dunia mengambil data anak secara diam-diam dan menjualnya ke perusahaan iklan.

Anak merupakan pihak yang belum cakap secara hukum dan belum memahami konsekuensi dari pemrosesan data pribadi. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan dieksploitasi oleh berbagai platform tersebut.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru-baru ini tentu menjadi angin segar bagi pencegahan risiko-risiko tersebut. Dalam UU PDP, data anak masuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik, dan memerlukan ‘pemrosesan secara khusus’ oleh pemerintah maupun perusahaan.

Tapi, apakah ini cukup untuk melindungi anak dari pelanggaran privasi?

Melalui tulisan ini, saya ingin memberikan gambaran seperti apa risiko yang mengancam data anak di dunia digital, khususnya dalam layanan pendidikan daring – dan mengapa regulasi yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasinya.

Data anak rentan dieksploitasi platform daring

Dalam laporan mereka, Narasi dan Human Rights Watch bersama 14 media internasional menginvestigasi 165 platform pendidikan daring di 49 negara. Hampir 90% di antaranya terlibat praktik penyalahgunaan data anak.

Semua perusahaan yang mereka wawancarai secara implisit maupun eksplisit menyatakan melakukan data mining (pengolahan dan pengamatan pola) atas data anak, bahkan ada yang secara gamblang menyatakan menjualnya kepada pihak ketiga.

Semuanya merupakan platform edtech dari perusahaan rekomendasi pemerintah – di Indonesia misalnya Ruang Guru, Kelas Pintar, dan Zenius. Ini juga termasuk aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan (Kemdikbudristek) seperti Rumah Belajar.

Namun, yang menarik, laporan tersebut juga menemukan bahwa dari seluruh aplikasi pendidikan milik pemerintah di berbagai negara yang diteliti, hanya platform di Indonesia yang secara jujur mengaku menjual data anak ke perusahaan iklan.