Data Pribadi Penduduk Bocor, Peretas Tuding KPU Indonesia Lalai

Daurina Lestari, Wahyu Firmansyah

VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengonfirmasi jika data penduduk Indonesia yang diduga bocor merupakan data yang dikeluarkan sesuai regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik dan bersifat terbuka.

Penjelasan dari Komisioner KPU Viryan Aziz itu kembali mendapatkan tanggapan dari akun yang menyampaikan jika data penduduk Indonesia bocor. Akun twitter @underthebreach menganggap apa yang disampaikan oleh KPU justru membuatnya semakin buruk. 

"Fakta bahwa informasi semacam ini terbuka untuk dilihat semua orang membuatnya semakin buruk, mengapa saya perlu mengetahui informasi pribadi semacam ini tentang semua warga negara Indonesia? Kelalaian murni," tulis akun @underthebreach, Sabtu, 23 Mei 2020.


Baca: Data 2,3 Juta Penduduk Bocor, KPU: Itu Softfile DPT Pemilu 2014

Tanggapan yang disampaikan oleh akun twitter yang diduga merupakan konsultan keamanan siber itu mendapatkan respons yang cukup banyak dari pengguna Twitter. Ada yang menganggap hal itu merupakan hal yang biasa. Sebab, penduduk Indonesia memang sering mempublikasikan data pribadi mereka sendiri. 

"Orang tersebut dalam posisinya memiliki folder terstruktur dari data pemilih KPU. Bagaimana itu bukan pelanggaran? Tapi saya setuju, data itu tidak berharga karena orang Indonesia secara terbuka mempublikasikan data pribadi dengan sungguh-sungguh," tulis akun @SL0BLD.


"Data ini diverifikasi secara berkala untuk verifikasi pemilih. Data kemudian dicetak di papan besar dan diterbitkan sesuai dengan distrik untuk dilihat semua orang, fakta bahwa banyak data tersedia untuk umum bahkan Iebih buruk. Kami bahkan belum memiliki undang-undang tentang privasi & keamanan," tulis @IndraWP.

Yang lainnya menganggap seharusnya KPU memiliki cara yang lebih baik untuk merepresentasikan data penduduk Indonesia. 

"Jika saya dapat mengingatnya dengan benar, data ini seharusnya menjadi sesuatu yang kami periksa sebelum kami melakukan pemilihan. Data mungkin disajikan seperti itu sehingga warga negara kita bisa mengkliknya dan memeriksa ketersediaan nama mereka. Mungkin mereka hanya perlu cara yang Iebih baik untuk merepresentasikan data," tulis @DaneGreat05.