Dave Akbarshah: Koperasi Memainkan Peran Utama Bagi Perekonomian Nasional

Merdeka.com - Merdeka.com - Kosgoro 1957 menggelar webinar bertajuk Inovasi Blockchain pada Koperasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-65 organisasi tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan koperasi di Indonesia selama ini memainkan peran utama bagi perekonomian nasional.

"Covid-19 cukup berdampak kepada Ekonomi nasional termasuk Koperasi. Oleh karena itu, pemerintah membuat program untuk Koperasi hadapi situasi pandemi melalui Program Pemulihan Nasional (PEN)," kata dalam paparannya Senin (14/11).

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Partai Golkar itu menyebutkan langkah pemerintah sudah tepat membantu koperasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan menyiapkan dana sebesar Rp184,83 triliun.

Dia menerangkan, stimulus modal kerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan tentu akan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam Omnibuslaw.

“Namun yang menjadi masalah adalah adaptasi digital yang semakin cepat, maka diperlukan langkah strategis untuk membuat adaptasi koperasi digital, literasi dan penguatan infrastuktur yang juga cepat,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan beberapa hal untuk pengembangan atau transformasi Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja yakni, transformasi usaha informal ke formal, transformasi usaha perorangan atau skala kecil ke skala keekonomian, transformasi UMKM berbasis kawasan, komunitas, klaster, dan rantai pasok.

“Transformasi berbasis teknologi atau transformasi digitalisasi tentunya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kapasitasnya bisa meningkat,” jelasnya.

Selain itu, paparnya ada beberapa keuntungan dari digitalisasi diantaranya memperkuat UMKM untuk beralih ke platform digital, pembentukan akses dan jaringan pasar digital untuk memasarkan produk, dan memfasilitasi ke akses pasar international melalui satu aplikasi digital.

“Maka langkah DPR RI saat ini adalah mendorong Kominfo agar mempercepat akses digital. Dengan infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Selain itu DPR juga akan mempercepat UU PDP untuk kepastian regulasi pengguna ruang digital, membangun ekosistem digital dengan para pelaku UMKM dan pemerintah, serta aktif mendorong pemerintah untuk membuat pelatihan dalam hadapi era digital,” tuturnya.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah memprioritaskan percepatan implementasi digitalisasi dan mendorong pemerintah agar segera memberi kemudahan untuk akses pembuatan platform digital ataupun memberikan pelatihan kepada pelaku koperasi.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi, karena informasi yang mudah diakses untuk pelaku koperasi akan mempercepat pengimplementasian digitalisasi koperasi itu sendiri,” tutupnya.

[fik]