Defisit Anggaran Rp 1.006 Triliun, Bagaimana Strategi Pembiayaan Pemerintah?

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 1.006,4 triliun pada 2021. Hal ini membuat pemerintah harus mencari cara menutupi defisit yang naik hingga 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Melihat hal tersebut, Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menegaskan, terdapat dua sumber untuk menutup defisit tersebut.

"Pembiayaan akan dilakukan dengan dua sumber utama, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan dari pinjaman atau loan. Dalam kondisi ketidakpastian, fleksibilitas antar instrumen pembiayaan sangat penting," kata Deni dalam acara virtual, Rabu (10/3/2021).

Hal ini tak terlepas dari kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, fleksibilitas antar instrumen pembiayaan penting agar bisa memenuhi anggaran karena defisit. Selain itu, Deni menegaskan, denominasi rupiah daripada valuta asing (valas) menjadi salah satu andalan pemerintah.

"Kebijakan SBN secara umum dengan optimalisasi SBN rupiah menengah panjang untuk mitigasi risiko. Proporsinya 80 sampai 85 persen. Sedangkan SBN valas untuk pelengkap menghindari crowding fund effect, dan proporsi 12 sampai 15 persen," ujar dia.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Terbitkan SBN Ritel

Pekerja melihat informasi mengenai Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 melalui website Kemenkeu di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel terakhir tahun 2019 secara daring, yakni Sukuk Tabungan (ST) seri ST006. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja melihat informasi mengenai Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 melalui website Kemenkeu di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel terakhir tahun 2019 secara daring, yakni Sukuk Tabungan (ST) seri ST006. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah juga akan menerbitkan SBN ritel dengan proporsi 4 hingga 6 persen atau Rp70 sampai Rp80 triliun. Penerbitan yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat di pasar keuangan.

"SBN ritel agar meningkatkan porsi masyarakat dalam pembiayaan tahun lalu Rp 76 triliun, tahun ini Rp 70 sampai Rp 80 triliun baik konvensional dan syariah. Lalu koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) 2021 untuk menjadi backstop atau standby buyer di pasar perdana SBN," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini