Dekan FEB UI: Struktur kemiskinan harus dilihat secara multidimensi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto menyatakan struktur kemiskinan tidak hanya sekadar mengenai pendapatan dan pengeluaran melainkan juga multidimensi seperti kualitas hidup masyarakat.

“Kemiskinan harus dilihat sebagai perampasan kemampuan dasar bukan hanya sebatas pendapatan atau pengeluaran,” katanya dalam acara T20 Task Force 5 Side Event di Jakarta, Rabu.

Struktur kemiskinan yang dilihat secara multidimensi termasuk kualitas hidup masyarakat ini bisa dilihat melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang telah diinisiasi oleh UNDP dan OPHI sejak 2010.

MPI sendiri melihat struktur kemiskinan masyarakat melalui tiga dimensi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan.

Menurut Teguh, melihat struktur kemiskinan suatu kelompok masyarakat tidak hanya bisa mengandalkan satu dimensi atau bahkan melihat dari sisi pendapatan dan pengeluarannya saja.

Masyarakat per orang harus dianalisis berdasarkan tiga dimensi tersebut yang bisa menyasar mengenai pendidikan, pendaftaran sekolah hingga pengujian akses infrastruktur seperti akses ke air minum bersih, sanitasi dan listrik.

“Menurut saya depresiasi manusia tidak bisa diukur dalam satu dimensi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan pandemi COVID-19 memang menambah angka kemiskinan secara umum mengingat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan namun belum berarti mempengaruhi kemiskinan secara multidimensi.

Di sisi lain, meski pandemi tidak berdampak terhadap ukuran kemiskinan secara multidimensi namun semangat masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya menjadi turun.

Teguh yang sekaligus dosen di FEB UI dengan spesialisasi analisis bidang kemiskinan ini pun mengaku saat ini pihaknya sedang memantau kemajuan orang miskin untuk mengetahui MPI bulan depan.

“Saya akan tetap mencoba mengukur kemiskinan multidimensional. Kita akan terus memantau kondisinya dan mencoba melakukan sedikit berbeda dari standar global,” tegasnya.


Baca juga: Suahasil: Kinerja ekonomi hingga keadilan pajak atasi kemiskinan
Baca juga: Kemenkeu: Penurunan kemiskinan indikasi peran APBN perlu dilanjutkan
Baca juga: BPS: Penduduk miskin Jateng capai 3,83 juta jiwa

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel