Dekopin: Waspadai Oknum yang Berpotensi Memanipulasi Koperasi

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

  • 7 Tips Mencari Nama yang Tepat Bagi Bisnis Anda

    7 Tips Mencari Nama yang Tepat Bagi Bisnis Anda

    Studentpreneur
    7 Tips Mencari Nama yang Tepat Bagi Bisnis Anda

    Sobat Studentpreneur, ketika membaca artikel ini mungkin Anda sedang pusing mencari nama yang cocok bagi bisnis baru Anda. Memang, mencari nama bisnis Anda bisa jadi sebuah perkara yang susah susah gampang. Setiap orang mampu melakukannya, tapi bukan berarti hal ini merupakan perkara yang mudah. Karena memilih nama bisnis, sebaiknya hanya dilakukan sekali saja di awal. Agar bisnis Anda tidak kerepotan melakukan rebranding di kemudian hari. Nah, berikut adalah 7 tips yang dapat membantu Anda: …

Jakarta (ANTARA) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta semua pihak khususnya Kementerian Koperasi dan UKM agar mewaspadai oknum-oknum yang berpotensi melakukan manipulasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terkait diterapkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

"Keberadaan UU Perkoperasian yang baru memang sedikit banyaknya menutup kemungkinan oknum yang memanipulir Koperasi Simpan Pinjam. Tetapi hal ini tetap tergantung kepada komitmen Pemerintah untuk secara konsekuen melaksanakan perintah UU ini," kata Ketua Majelis Pakar Dekopin, Teguh Boediyana, di Jakarta, Senin.

Ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut.

Menurut dia, masyarakat perkoperasian tidak ingin UU itu tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan sejak dari awal kelahirannya pada akhir Oktober 2012.

"Misalnya saja dalam pasal 89 ayat 2 tersurat bahwa Koperasi Simpan Pinjam hanya memberikan pinjaman kepada anggota," katanya.

Padahal, kata dia, penghimpunan dana juga hanya dibenarkan dari anggota.

"Saat ini yang perlu segera mendapat perhatian khusus oleh Menteri Koperasi dan UKM dan jajarannya adalah amanat UU nomor 17/2012 terkait dengan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam," katanya.

Pasal 123 menyebutkan bahwa paling lambat 3 bulan sejak diberlakukannya UU Nomor 17/2012 yakni pada 30 Oktober 2012, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam suatu koperasi yang telah memberikan pinjaman kepada non-anggota, wajib mendaftarkan non-anggota tersebut menjadi anggota.

Padahal saat ini banyak Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan memberikan pinjaman kepada non-anggota.

Menurut dia, sampai saat ini banyak trik atau manipulasi yang berpotensi untuk dilakukan oleh oknum pengelola KSP untuk menangkal masuknya seseorang menjadi anggota antara lain dengan menetapkan simpanan pokok yang sangat tinggi.

"Bahkan terdapat KSP yang mematok Simpanan Pokok sampai Rp100 juta," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap koperasi sebelum lembaga pengawas koperasi terbentuk.

Teguh menyadari tugas berat ada di pundak pemerintah sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Apalagi UU itu mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah dan enam Peraturan Menteri.

"Kita melihat banyak sekali PP dan Permen yang harus segera diterbitkan," demikian Teguh Boediyana.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...