Dekopin: Waspadai Oknum yang Berpotensi Memanipulasi Koperasi

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

Jakarta (ANTARA) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta semua pihak khususnya Kementerian Koperasi dan UKM agar mewaspadai oknum-oknum yang berpotensi melakukan manipulasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terkait diterapkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

"Keberadaan UU Perkoperasian yang baru memang sedikit banyaknya menutup kemungkinan oknum yang memanipulir Koperasi Simpan Pinjam. Tetapi hal ini tetap tergantung kepada komitmen Pemerintah untuk secara konsekuen melaksanakan perintah UU ini," kata Ketua Majelis Pakar Dekopin, Teguh Boediyana, di Jakarta, Senin.

Ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut.

Menurut dia, masyarakat perkoperasian tidak ingin UU itu tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan sejak dari awal kelahirannya pada akhir Oktober 2012.

"Misalnya saja dalam pasal 89 ayat 2 tersurat bahwa Koperasi Simpan Pinjam hanya memberikan pinjaman kepada anggota," katanya.

Padahal, kata dia, penghimpunan dana juga hanya dibenarkan dari anggota.

"Saat ini yang perlu segera mendapat perhatian khusus oleh Menteri Koperasi dan UKM dan jajarannya adalah amanat UU nomor 17/2012 terkait dengan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam," katanya.

Pasal 123 menyebutkan bahwa paling lambat 3 bulan sejak diberlakukannya UU Nomor 17/2012 yakni pada 30 Oktober 2012, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam suatu koperasi yang telah memberikan pinjaman kepada non-anggota, wajib mendaftarkan non-anggota tersebut menjadi anggota.

Padahal saat ini banyak Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan memberikan pinjaman kepada non-anggota.

Menurut dia, sampai saat ini banyak trik atau manipulasi yang berpotensi untuk dilakukan oleh oknum pengelola KSP untuk menangkal masuknya seseorang menjadi anggota antara lain dengan menetapkan simpanan pokok yang sangat tinggi.

"Bahkan terdapat KSP yang mematok Simpanan Pokok sampai Rp100 juta," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap koperasi sebelum lembaga pengawas koperasi terbentuk.

Teguh menyadari tugas berat ada di pundak pemerintah sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Apalagi UU itu mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah dan enam Peraturan Menteri.

"Kita melihat banyak sekali PP dan Permen yang harus segera diterbitkan," demikian Teguh Boediyana.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...