Demokrat Banten Pastikan Melawan Hasil KLB di Sumut

Agus Rahmat, Yandi Deslatama (Serang)
·Bacaan 1 menit

VIVA – DPD Demokrat Banten, akan melawan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) partai itu, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Partai berlambang mercy itu mengaku masih solid mendukung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai ketua umum.

"Tidak (mengakui hasil KLB), kami justru akan melawan. Jadi kami masih konsisten, komitmen terhadap AHY sebagai ketum kami," kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, di kantornya, Jumat 5 Maret 2021.

Iti mengakui ada bekas Ketua DPC Demokrat Pandeglang yang berangkat ke KLB di Sumatera Utara (Sumut). Dia menganggapnya, itu sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Baca juga: Pernyataan Moeldoko Ketua Umum Demokrat KLB Sibolangit

Lantaran, mantan Ketua DPC itu sudah mengikuti Pileg 2019 melalui partai lain. Sehingga jika mengikuti KLB, suaranya tidak sah.

Demokrat Banten juga sudah membentuk tim advokasi, untuk menyelesaikan dugaan pencarian Surat Kuasa (SK) kepada mantan ketua DPC Demokrat Pandeglang, yang berangkat ke KLB.

"Ada nama Roni Bahroni, dulu Ketua DPC Pandeglang. Dia sudah nyaleg di partai lain, otomatis dia bukan anggota dan kader Demokrat. Secara legal hukum, dia tidak punya hak suara dan ini SK nya harus dibatalkan, KLB ini harus dibatalkan, karena suaranya bukan kader Demokrat yang memiliki hak suara," terangnya.

Pengurus provinsi, kabupaten, kota hingga fraksi di seluruh tingkatan legislatif, akan berkomunikasi dengan kepala daerah untuk melindungi anggota DPRD nya dari Pergantian Antar Waktu (PAW). Karena, PAW anggota legislatif harus melalui kepala daerah disetiap tingkatan hingga gubernur.

Iti berpesan kepada seluruh kader Demokrat Banten, untuk tidak termakan isu yang tidak benar dan tetap solid bersama AHY.

"Masing-masing ketua DPC, para fraksi akan melakukan komunikasi dengan para kepala daerah, karena ketika akan melakukan PAW kepada anggota partai, itu pasti akan di usulkan oleh kepala daerah. Termasuk kami membentuk tim advokasi," jelasnya.