Demokrat Klaim Tak Ada Konflik Internal di Kepemimpinan AHY

·Bacaan 2 menit
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba menghadiri Kongres ke V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). SBY akan digantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah mendapatkan dukungan 93 persen dari pemegang hak suara Demokrat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Isu pendongkelan kursi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kembali diklaim tidak ada konflik internal di tubuh partai berlambang bintang mercy itu.

"Jadi tidak ada persoalan atau perpecahan internal sebagaimana yang disorot sejumlah media," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).

Dia menuding apa yang terjadi di Demokrat saat ini, adanya penyalahgunaan kekuatan kekuasaan atau abuse of power yang mencoba menganggu ekosistem partainya. Yang salah satunya memanfaatkan para kader partai yang didominasi warna biru tersebut.

"Dengan memanfaatkan segelintir mantan kader yang tidak cukup percaya diri untuk berpolitik dengan cara mereka sendiri, dan bolak-balik berupaya merongrong soliditas serta integritas partai kami," tutur Herzaky.

Dia mengklaim apa yang dialami Partai Demokrat adalah ancaman nyata bagi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Karenanya dia mewanti partai lain untuk berhati-hati agar tidak terjadi hal serupa.

"Ini menjadi lampu kuning bagi partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat," kata Herzaky.

Salah Alamat

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tudingan kudeta menunjukkan bahwa internal Partai Demokrat lemah. "Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari AHY sebagai ketum. Mohon maaf, ini justru menunjukkan kelemahan mas AHY yang tidak bisa menertibkan anggotanya," kata Djarot.

Djarot menyebut, apabila konsolidasi Demokrat kuat, maka tidak perlu khawatir ada intervensi dari luar atau dari pemerintahan. "Sekuat apapun intervensi tersebut," kata dia.

Mantan Gubernur DKI itu juga menilai, langkah AHY meminta klarifikasi kepada Presiden Jokowi juga tidak tepat alias salah alamat. "Berkirim surat ke presiden Jokowi yang menyangkut masalah persoalan konsolidasi internal partai, justru salah alamat," jelas Djarot.

Djarot menyarankan agar AHY berkirim surat terlebih dahulu ke Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. "Mungkin yang lebih tepat apabila AHY berkirim surat atau berkoordinasi dengan pak SBY selaku Ketua Badan Pembina PD," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: