Demokrat Minta Lukas Enembe Tidak Melarikan Diri dari Kasus Dugaan Korupsi

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe ke aparat penegak hukum. Diketahui, politikus Partai Demokrat ini telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK.

"Soal Lukas Enembe, kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kami hanya meminta agar proses hukum terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip due process of law," kata Benny saat dihubungi, Rabu (21/9).

"Hormati hak-hak hukumnya dan dihukum menurut aturan hukum sesuai dengan rasa keadilan yang sebenarnya," sambungnya.

Ia menegaskan, setiap kader Partai Demokrat yang tersandung atau berhadapan dengan hukum untuk wajib mengikuti prosesnya.

"Tidak boleh melarikan diri, dan tidak boleh membangkang atas panggilan aparat penegak hukum yang dilakukan secara patut," tegasnya.

Dukung Berantas Korupsi

Selain itu, dirinya menyebut, Partai Demokrat mendukung penuh dalam masalah pemberantasan korupsi. Apalagi, tidak pilah kasih dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Kami PD mendukung agenda berantas korupsi. Tapi hrus adil dan menurut aturan hukum. Jangan tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Itu saja," sebutnya.

"Korupsi yah korupsi! Demokrat dukung penuh agenda pemberantasan korupsi tanpa pilih kasih," tambahnya.

KPK membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berstatus tersangka. Dia dijerat berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," ujar Alexander Marwata di Gedung KPK, Rabu (13/9).

Alex menyebut, tiga kepala daerah di Papua sudah dijerat sebagai tersangka oleh pihaknya. Mereka yakni Lukas Enembe, Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujarnya.

Alex belum bersedia merinci lebih lanjut konstruksi perkara yang menjerat Lukas. Namun Lukas diketahui dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," kata Alex.

Alex menampik penetapan tersangka Lukas bagian dari kriminalisasi. Alex memastikan lembaga antirasuah sudah memiliki minimal dua alat bukti menjerat Lukas.

"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Alex. [eko]