Demokrat NTB Tak Hanya Ikrar Setia pada AHY tapi Deklarasi Capres 2024

Mohammad Arief Hidayat, Satria Zulfikar (Mataram)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan ada upaya kudeta yang bertujuan mengambil alih pimpinan partainya. Beberapa nama seperti Moeldoko, Marzukie Alie hingga M. Nazaruddin disebut menjadi aktor.

Para pimpinan Partai Demokrat di daerah ramai-ramai menyatakan ikrar kesetiaan kepada AHY, termasuk para pengurus di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, pada Rabu, 3 Februari 2021, mengaku telah menyerahkan surat pernyataan kesetiaan terhadap AHY.

Zainul menegaskan, tidak ada satu pun pengurus atau kader Partai Demokrat NTB yang ikut terlibat dalam rencana penggulingan AHY sebagai ketua umum. “Semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid membela dan bersama Ketum AHY," ujarnya.

Baca: Sindiran Blakblakan Politikus Senior Pendiri Demokrat kepada AHY

Salah satu pengurus Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum, memastikan tidak ada oknum kader atau pengurus yang terlibat dalam kelompok yang ingin menggulingkan AHY. Semua kader dan pengurus di NTB solid mendukung AHY.

"Di NTB tidak ada oknum kader yang di luar gerbong AHY. Kami sangat solid mendukung AHY jadi capres 2024. Yang diam-diam ke Jakarta itu tidak ada, semua kader solid," ujarnya.

Namun dia kahwatir sikapnya yang sempat berbeda dengan sikap para kader Partai Demokrat yang duduk DPRD NTB atas rencana mengajukan hak interpelasi untuk Gubernur.

Kemudian juga sikapnya yang memberikan kritik dan masukan kepada pengurus Demokrat NTB sehingga dinilai sebagai bagian dari kelompok yang ingin memecah Partai Demokrat.

"Saya minta ini jangan ditumpangi untuk membenarkan diri bahwa ada oknum pengurus DPD Partai Demokrat NTB melakukan pemecahan—jangan bilang ada oknum. Kalau soal berbeda pendapat sah-sah saja, jangan kita berbeda pendapat kemudian saya dikira bagian dari pemecah belah," katanya.

"Kita berbeda pendapat soal interpelasi, karena sebagai pengusung, kita wajib mengawal dan mengantarkan Zul-Rohmi ampai lima tahun masa jabatannya. Kemudian saya juga pernah ke Jakarta, tapi bertemu melapor ke Pak Sekjen terkait dengan kondisi Partai. Soal bagaimana mereka menilai, silakan ditanyakan langsung ke DPP, nanti DPP yang memutuskan," ujarnya.