Demokrat: Tambah 3 Kursi DPD, Koalisi Pemerintah Mau Ubah Jabatan 3 Periode Pasti Lolos

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut koalisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Maruf Amin sudah begitu gemuk. Koalisi pemerintah telah mengausi 82 persen kursi DPR RI atau setara 471 kursi.

Menurutnya gerbong koalisi Jokowi-Maruf hanya butuh 3 kursi DPD saja untuk bisa mengubah konstitusi.

"Koalisi pemerintah saat ini sudah sangat tambun. 82 porsen! Dgn 471 kursi DPR. Total kursi MPR: 711 (575 DPR + 136 DPD). 2/3 nya = 474," tulis Jansen pada akun Twitter-nya, Jumat, 27 Agustus 2021.

"Jadi cukup tambahan 3 kursi DPD lagi, mau MENGUBAH ISI KONSTITUSI YG MANAPUN pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan dan 3 periode," sambung dia.

Jansen mengatakan, saat ini belum ada urgensinya untuk mengamendemen UUD 1945. Pasalnya konstitusi merupakan dokumen yang memuat tujuan jangka panjang bangsa. Alih-alih guna memuaskan tujuan jangka pendek demi melanggengkan kekuasaan semata.

"Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman 'kegelapan demokrasi'," tulisnya.

Ia menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dua periode merupakan hasil koreksi semua pihak di masa lalu. Jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan Pasal 7 UUD 1945 soal masa jabatan presiden, dijelaskan Jansen tidak ada satu pun fraksi/partai ketika itu yang menolak.

"Semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri," beber dia.

Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). AHY mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keputusan menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang yang didaftarkan kubu Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). AHY mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keputusan menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang yang didaftarkan kubu Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jansen menerangkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden kala itu guna mencegah kekuasaan berlaku sewenang-wenang. Karena pada dasarnya semakin lama seseorang berkuasa, maka akan semakin besar tendensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.

"Itu maka pengawasan yang paling efektif bukan dengan chek and balances tapi dengan membatasi masa jabatan itu sendiri!" tegasnya.

Untuk itu dirinya secara tegas menolak wacana yang digulirkan sejumlah pihak untuk memperpanjang atau menambah masa jabatan presiden dalam konstitusi.

"TERAKHIR, ini sikap saya: jika amandemen terhadap perpanjangan dan/atau penambahan masa jabatan Presiden ini dilakukan, sebagai politisi dan warganegara saya menolaknya. Saya tidak ingin tercatat dalam lembar sejarah jadi bagian kembalinya zaman kegelapan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

PAN Merapat ke Jokowi

Hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam gerbong partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi membuat koalisi itu semakin tambun. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Ahmad Fathul Bari berharap supaya gemuknya koalisi pemerintah berdampak positif bagi pemenuhan suara publik. Bukan malah memperjuangkan suara segelintir elite parpol ataupun pemerintahan.

Ia pun meminta agar dengan tambahan tenaga itu membuat pemerintah makin fokus bekerja. Utamanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjerat rakyat di tengah masa pandemi Covid-19.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel