Demokrat: Upaya Kudeta AHY Bukan Hanya Persoalan Internal

Bayu Nugraha, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Partai Demokrat memberikan pernyataan terhadap tidak diresponsnya surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkaitan dengan isu kudeta.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, pada dasarnya partai dapat menerima bahwa hak untuk merespons surat ketumnya tersebut sepenuhnya hak dan kewenangan Presiden Jokowi.

Tapi dia menganggap, jika alasan tidak berkenannya Jokowi menjawab surat AHY tersebut karena kudeta atau yang disebutnya sebagai gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GK PD) keliru.

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Februari 2021.

Dia menyatakan, fakta menunjukkan bahwa yang melakukan GPK PD, bukan hanya segelintir kader dan eks kader partai, tetapi benar- benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini disebutkannya adalah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Sdr. Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPK PD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Teuku menekankan, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan serta dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa akan sangat menciderai rasa keadilan.

"Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong Pejabat Negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik," ucapnya.

Teuku meyakini kasus GPK PD ini, tidak mungkin dilakukan hanya oleh segelintir kader dan eks kader Demokrat. Apalagi sampai berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu.

Di samping itu, dia mengaku mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen sedangkan sisanya akan diberikan jika Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.

"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan PD oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Sdr Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya," ucap dia.

Baca juga: Demokrat Bersurat ke Jokowi, Kata Mensesneg Tak Perlu Dibalas