DEN: BBM dan LPG berada dalam kondisi riskan karena masih impor

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menyatakan jenis energi fosil seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG berada dalam kondisi riskan karena kedua energi tersebut masih diimpor.

"Impor bensin sebesar 53 persen atau 105,5 juta barel dan LPG sebesar 75 persen atau 6,33 juta ton," katanya dalam konferensi pers di Sekretariat DEN, Jakarta Selatan, Rabu.

Dia menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya menahan laju impor terutama bensin dengan meng-upgrade kilang BBM, mempercepat pemanfaatan kendaraan listrik, dan mengoptimalkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Untuk bensin solar, lanjut dia, pemerintah sudah tidak lagi mengimpor karena adanya Biosolar B30. Adapun jenis BBM yang masih diimpor ialah dex, dexlite, dan BBM solar non subsidi.

Mengenai energi LPG, Djoko mengaku telah mengingatkan PT Pertamina (Persero) untuk mencari alternatif dari LPG.

Baca juga: Krisdaren kondisi nasional ditetapkan jika fungsi ekonomi terganggu

"Saya beberapa kali menyampaikan kepada Pertamina, 'Kalau kalian tak mendukung subtitusi dari LPG impor, maka berapa pun harga LPG impor, pasti kalian beli,' dan ini kejadian. Harga elpiji yang tadinya cuma 600 dolar AS sekarang 1.400 dolar AS," ucap dia.

Tidak adanya dukungan dari Pertamina untuk subtitusi LPG impor menjadi faktor anggaran subsidi energi tahun 2022 mencapai Rp502 triliun atau naik tinggi dari pagu awal Rp152 triliun. Selain itu, alokasi subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp134,8 triliun, dinilai dapat membuat keuangan Pertamina mengalami defisit.

Selama beberapa kali, DEN berupaya mencari alternatif dari LPG seperti melalui kompor listrik. Namun, transisi LPG menuju kompor listrik masih memperoleh banyak tantangan.

"Misalnya, kita (pernah) uji coba kompor listrik, karena situasinya, barangkali politik tahun depan 2024, uji coba itu ditunda," ungkap Djoko.

Lebih lanjut, dia mengharapkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2022 mampu mempermudah pemerintah dalam pengadaan LPG.

"Kita berharap kalau nanti terjadi krisis LPG, paling tidak masyarakat menengah ke atas pakai kompor listrik. Kan sudah terjual itu di mana-mana," ujar Sekjen DEN.

Baca juga: DEN tekankan pentingnya peran pendanaan guna dukung transisi energi

Baca juga: DEN beri penghargaan beberapa pemprov atas implementasi Perda RUED-P