DEN: Presiden ingin selaraskan GSEN dengan RUEN

Faisal Yunianto
·Bacaan 2 menit

Anggota dari unsur pemangku kepentingan (APK) Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan Presiden Joko Widodo, sekaligus juga Ketua DEN, menginginkan adanya keselarasan usulan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) 2021-2040 dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Dalam Sidang Paripurna Ke-5 DEN, yang berlangsung Selasa ini di Kantor Presiden, Jakarta, dibahas beberapa hal, yang intinya keinginan Presiden untuk menyelaraskan GSEN, yang baru saja diusulkan, dengan RUEN. Jadi, GSEN adalah kajian yang digunakan untuk menyempurnakan RUEN," katanya saat dihubungi seusai sidang paripurna tersebut di Jakarta, Selasa.

Sidang Paripurna Ke-5 DEN ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo selaku Ketua DEN dan dihadiri Wapres yang juga Wakil Ketua DEN Ma'ruf Amin beserta tujuh menteri Anggota DEN yakni Menkeu, Menperin, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri KLH, Menristek/Kepala BRIN, dan Menhub, serta delapan APK DEN dan Sekjen DEN.

Satya mengatakan hal lain yang disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DEN adalah perlunya ketersediaan BBM secara merata di seluruh pelosok Tanah Air dan mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Guna mencapai target EBT 23 persen pada 2025 yang saat ini baru tercapai sekitar 10,2 persen, salah satunya kita akan memompanya melalui penggunaan PLTS atap secara masif, serta meningkatkan penggunaan etanol dan minyak sawit untuk campuran BBM," ujarnya.

Menurut Satya, pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan untuk menggunakan momentum pandemi ini sebagai peluang untuk pengembangan sektor energi.

Satya menambahkan, sesuai GSEN 2021-2040, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji paling lambat pada 2030.

Sejumlah strategi GSEN untuk menyetop impor BBM di antaranya melalui peningkatan kapasitas kilang eksisting dan pembangunan kilang minyak baru.

Selanjutnya, strategi lainnya adalah peningkatan penggunaan gas bumi dengan prioritas untuk industri terlebih dahulu baru kemudian bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, peningkatan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai, dan pengoptimalan pemanfaatan biofuel baik bersumber dari etanol maupun minyak sawit.

"Ini adalah upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan kita," kata Satya.

Untuk menyetop impor elpiji, tambahnya, strategi yang dilakukan antara lain memperbanyak pembangunan jaringan gas kota, meningkatkan produksi elpiji domestik, pemanfaatan kompor listrik, dan penggunaan dimetil eter (DME).

Sebelumnya, Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN Arifin Tasrif usai Sidang Paripurna DEN mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pada masa pandemi ini adalah saatnya membangun energi hijau.

Menurut dia, pemanfaatan pembangkit EBT juga akan ditingkatkan dengan target tambahan sebesar 38 gigawatt (GW) pada 2035.

Selain itu, Sidang Paripurna DEN, yang menjadi pertama kali dilakukan sejak keterpilihan APK DEN pada 8 Januari 2021 ini, juga membahas soal cadangan penyangga energi (CPE) dan Rencana Strategis DEN periode 2021-2025.

Baca juga: Ketua Harian DEN: Perlu upaya strategis percepat target bauran EBT
Baca juga: RI bisa jadi produsen utama baterai-kendaraan listrik di Asia Tenggara
Baca juga: DEN: Pemenuhan syarat fase 1 IAEA tentukan Indonesia bisa Go Nuklir