Deny: Kajian Pakar Moratorium Remisi Melanggar UU

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana menyatakan, hasil kajian para pakar hukum menyimpulkan moratorium remisi adalah melanggar Undang-Undang (UU), sehingga Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan pengetatan remisi.

"Moratorium itu adalah istilah populernya. Sebelumnya, banyak dukungan dari publik agar diberlakukan moratorium remisi terhadap koruptor. Tapi setelah diumumkan, arusnya berbalik menjadi menentang," kata Deny Indrayana pada diskusi "Polemik: Permisi Numpang Remisi" di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar L Bondan, Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat, serta Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Pada kesempatan tersebut, Deny mempertanyakan kuatnya arus yang menantang moratorium, apakah membela kepentingan publik atau koruptor.

Menurut dia, dari hasil kajian para pakar hukum menyimpulkan, bahwa moratorium itu melanggar hukum, karena itu Kemenkum HAM memberlakukan kebijakan pengetatan remisi terhadap koruptor.

Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan penghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi terhadap koruptor dengan persyaratan yang diperketat," katanya.

"Kebijakan ini adalah kebijakan Kemenkum HAM, bukan kebijakan saya pribadi. Kebijakan ini sudah diputuskan sehingga terus dilaksanakan," katanya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Universitas Indonesia, Ganjar L Bondan menyatakan kaget mendengar kebijakan moratorium remisi dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana.

Karena moratorium, kata dia, maknanya adalah pembekuan yang terkait dengan anggaran.

"Namun, kalau Kemenkum dan HAM menerapkan kebijakan pengetatan, saya sepakat," katanya.

Ia mengusulkan, agar Kemenkum HAM memberlakukan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor, karena selama ini pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sangat mudah dan sudah seperti diobral.

"Pemberian pemisi dan pembebasan bersyarat ini bahkan ditengarai sudah dikomersialisasi," katanya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.