Depok Ungkap Ketimpangan Data Kasus COVID-19 dengan Pusat

Mohammad Arief Hidayat, Zahrul Darmawan (Depok)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana menyebut terdapat perbedaan data antara pemerintah pusat dengan Depok tentang jumlah kasus COVID-19. Kasus serupa ditengarai terjadi di sejumlah daerah lainnya.

Dadang menjelaskan, status COVID-19 itu adalah data yang digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menghitung zona risiko daerah oleh satuan tugas (Satgas) pusat.

“Dalam hal ini mereka mengambil data dari pusdatin kementerian kesehatan untuk kabupaten/kota di Jawa Barat, fasilitasi untuk data itu memang dikendalikan oleh pikobar Jawa barat,” katanya pada Kamis 7 Januari 2021.

Baca: Orang Pertama Disuntik, Jokowi Ingin Tunjukan Vaksin COVID-19 Aman

Di Kota Depok data itu diinput dalam Picodep. Aplikasi Picodep dilancurkan sebulan terjadinya kasus COVID-19, cukup lama sebelum data umum Kementerian Kesehatan. Data yang dimiliki kota Depok itu diperbarui setiap hari sehingga dipastikan tidak ada data ganda yang dipublikasikan di sana.

Namun, saat ini terjadi perbedaan data yang cukup tinggi antara data pemerintah pusat denga Depok. “Saat ini terjadi gap data yang cukup tinggi, sejumlah 5.068 kasus, perbedaan data antara pusat dengan Kota Depok, dan ini informasinya terjadi juga dengan daerah-daerah yang lainnya.”

Ia mengaku sudah menyampaikan masalah itu kepada pemerintah provinsi Jawa Barat pada Oktober 2020 agar difasilitasi untuk rekonsiliasi atau pencocokan data dengan data milik pemerintah pusat. Tetapi, katanya, belum ada tindak lanjut sampai sekarang.

Petugas Kementerian Kesehatan sudah datang ke Kota Depok untuk rekonsiliasi data. Namun proses rekonsiliasi belum beres.

Pemerintah Depok sudah diajak untuk mengikuti rilis data yang sama dengan pemerintah pusat. Untuk kepentingan publikasi, diarahkan menggunakan dua data, data publish dan data realtime.

“Akan tetapi Kota Depok tidak bisa memenuhi itu, karena Kota Depok tetap dengan paradigmanya adalah menggunakan data realtime yang di-publish kepada publik,” katanya.

Persoalan ini berhubungan dengan penetapan status zona merah untuk Depok selama empat pekan terakhir. Berikut perbedaan data yang menjadi polemik dan diambil berdasarkan sampel data pada 5 Januari 2021:

Data milik Kota Depok: kasus terkonfirmasi positif 18.514 orang, kasus aktif 3.623 orang, sembuh 14.450 orang, dan meninggal dunia 441 orang.

Data milik pemerintah pusat: kasus terkonfirmasi positif 13.446 orang, kasus aktif 2.563 orang, sembuh hanya 10.679 orang, meninggal dunia 204 orang.

Dengan demikian terjadi selisih antara Kota Depok dengan nasional, yakni kasus konfirmasi positif 5.068 orang, kasus sembuh 3.771 orang, dan kasus meninggal 240 orang. (ase)