Desain Kebijakan SBY untuk Papua

TEMPO.CO , Jakarta:Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V. Wanggai, mengatakan pemerintah telah memiliki desain kebijakan yang komprehensif untuk Papua. Desain ini dirumuskan pemerintah sejak periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 lalu.

Menurut Velix, desain kebijakan terdiri dari empat agenda. Berikut empat agenda besar itu sesuai keterangan tertulis, Ahad, 17 Juni 2012:

1. Pemerintah membenahi desain perencanaan untuk Papua

Pada langkah awal, agenda Papua diletakkan secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Pemerintah berupaya mengubah pendekatan sektoral menuju dimensi kewilayahan yang lebih kental. Konteks wilayah yang luas dan zona ekologi yang beragam menjadi pijakan utama pemerintah untuk merumuskan kebijakan kluster-kluster kewilayahan yang sesuai dengan budaya rakyat Papua. "Untuk itu, Papua ditempatkan sebagai koridor Papua-Kepulauan Maluku di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)."

2. Pemerintah membenahi desain regulasi untuk Papua

Dengan desentralisasi yang bersifat asimetrik, Presiden SBY selalu menekankan agar desain kebijakan dan program-program sektoral harus sesuai dengan konteks ke-Papua-an dalam payung otonomi khusus. "Di sinilah Presiden mendorong semua regulasi sektoral agar sejalan dan selaras dengan semangat dasar dan prinsip-prinsip utama dari otonomi khusus, seperti regulasi perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, maupun regulasi politik pemilihan kepala daerah."

Presiden Yudhoyono menyadari masih ada kendala menyelaraskan desain sektoral dan desain otonomi khusus. "Hal ini adalah pekerjaan rumah kita," kata Velix.

3. Aspek kesejahteraan di Papua dengan membenahi desain pembiayaan untuk Papua.

Dalam konteks kesejahteraan itu, sejak 2005 hingga 2012 ini pemerintah melanjutkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan alokasi dana, baik dana Kementerian atau Lembaga maupun dana perimbangan, serta dana otonomi khusus bagi Papua. Pemerintah, kata Velix, telah mengalokasikan dana sekitar Rp 30 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2012 ini. Pemerintah juga berupaya mendorong percepatan pembangunan di Papua.

4. pemerintah berupaya menata desain kelembagaan pemerintahan daerah Papua

Velix mengatakan, kekhususan Papua dalam payung otonomi khusus menjadikan pemerintah selalu berupaya menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua). "Setelah status MRP terkatung-katung sejak 2001-2004, Presiden SBY berupaya keras untuk menerbitkan PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP," kata dia.

PRIHANDOKO

Berita Terkait

Tabuni Tewas Bisa Hidupkan Sel Separatisme Papua

Menteri Djoko: SMS Soal Papua Tidak Benar

SBY: KTT G20 Penting untuk Ekonomi Global

Kunjungi Ekuador, Presiden Bahas Kerja Sama Energi

SBY dan Putin Akan Bahas Suriah

Intelektual Muda Papua Sesalkan Pernyataan SBY  

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.