Detik-Detik Harga Pertalite Naik, Warga Rela Panas-panasan dan Antre Panjang di SPBU

Merdeka.com - Merdeka.com - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl I Gusti Ngurah Rai, Pondok Kopi, Jakarta Timur diserbu konsumen sesaat setelah presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar pada Sabtu (3/9). Adapun, kebijakan penyesuaian BBM ini efektif berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

Dari pantauan Merdeka.com di lokasi SPBU, tampak kendaraan roda empat maupun sepeda motor mengantre panjang di Jalur pengisian BBM subsidi. Mereka rela panas-panasan untuk mendapatkan Pertalite harga Rp7.650 per liter.

Seorang pengendara sepeda motor bernama Arnold (43) mengaku, dirinya segera bergegas ke SPBU setelah memperoleh informasi kenaikan BBM subsidi. Hal ini demi memperoleh Pertalite dengan harga murah RpRp 7.650 per liter.

"Tadi, begitu dapat informasi dari berita soal BBM naik segera ke SPBU," ujarnya kepada Merdeka.com.

Arnold mengaku, kebijakan penyesuaian harga BBM Subsidi khususnya Pertalite yang mencapai Rp10.000 per liter ini amat memberatkan konsumen. Mengingat, masyarakat juga tengah dibebani atas mahalnya harga pangan.

"Ya, disayangkan harga Pertalite ini naik. Kan kita juga lagi susah semua serba mahal," tutupnya.

Keputusan Sulit Bagi Pemerintah

Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).

Arifin menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku satu jam sejak diumumkan. Artinya, kenaikan harga mulai berlaku pukul 14.30 WIB. "Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," ujarnya.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggu hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.

Kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Bagaimana tidak, subsidi energi termasuk subsidi BBM tahun 2022 saja mencapai Rp502 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani,dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tol hingga layanan kesehatan berupa rumah sakit (RS) maupun Puskesmas.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502 triliun setara dengan pembangunan 3.501 kilometer ruas tol baru. Dengan rincian biaya Rp142,8 miliar per kilometer.

"Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya. Bahkan, lewat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara jika dipakai untuk pembangunan Infrastruktur kesehatan rumah sakit, lanjut Sri Mulyani, setara dengan 3.333 unit. Rinciannya Rp150 miliar per unit.

Persoalan Dilematis

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, harga BBM naik menjadi persoalan dilematis.

"Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN, tapi kalau dicabut akan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya," katanya usai membuka Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran Rp198 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan di atas USD 100 per barel.

"Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8). [idr]