Dewan Keamanan PBB akan bahas kekerasan, virus corona di Myanmar

Perserikatan Bangsa Bangsa (AFP) - Dewan Keamanan PBB akan mengadakan konferensi video untuk membahas peningkatan kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, serta dampak pandemi virus corona di negara itu, kata sumber-sumber diplomatik, Senin.

Pertemuan tertutup itu, yang direncanakan dilangsungkan Kamis, diminta oleh Inggris. Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener dari Swiss, dijadwalkan memberikan komentar.

Pada akhir April, seorang petugas kesehatan pemerintah Myanmar terluka dan sopirnya -yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)- tewas ketika kendaraan bertanda PBB yang mereka gunakan disergap saat membawa sampel uji COVID-19 di Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik.

Wilayah barat laut negara itu telah dilanda perang saudara yang semakin brutal antara militer Myanmar dan para pemberontak anggota Tentara Arakan, yang menuntut otonomi lebih luas bagi penduduk etnis Rakhine di negara bagian itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan tersebut. Ia menyerukan agar "penyelidikan dilakukan secara penuh dan transparan" dan agar para pelaku diadili, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan.

Serangan itu terjadi di tengah peningkatan seruan bagi gencatan senjata di seluruh dunia serta perlindungan bagi warga sipil yang telantar akibat pandemi.

Pertemuan Dewan Keamanan terakhir tentang Myanmar dilakukan pada Februari.

China, yang mendukung Myanmar dan secara teratur menentang intervensi PBB di negara itu, mencegah pengesahan pernyataan bersama oleh 15 anggota Dewan.

Sudah sejumlah orang terbunuh di Myanmar, ratusan terluka dan puluhan ribu orang telantar sejak pertempuran meletus pada awal tahun lalu. Kedua belah pihak saling menudingkan dugaan pelanggaran.

Sejak awal Agustus 2017, sekitar 740.000 orang Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh. Mereka lari menyelamatkan diri dari kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar dan milisi Budha, dalam tindakan yang disebut para penyelidik PBB sebagai "genosida".

Jumlah pasti warga Rohingya yang terbunuh selama kekerasan tidak diketahui, tetapi banyak LSM memperkirakan angkanya mencapai sedikitnya beberapa ribu.

Dalam pemaparan pada Senin tentang pandemi, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengumumkan bahwa Program Pembangunan PBB dan Badan Pengungsi PBB telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Myanmar untuk memperpanjang Nota Kesepahaman hingga Juni 2021 terkait Negara Bagian Rakhine.

Memorandum tersebut "bertujuan untuk memungkinkan pemulangan pengungsi Rohingya secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan, dari Bangladesh."

prh/dax/to/bgs