Dewan Pengawas KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Bermasalah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebut bahwa ada masalah dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh pegawai KPK.

"Saya pribadi berpendapat bahwa tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK memang bermasalah," kata Syamsuddin dalan keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Oleh karena itu, dia menentang apabila hasil dari TWK tersebut dijadikan dasar pemberhentian para pegawai lembaga anti rasuah tersebut.

"Sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," tegasnya.

Terlebih, lanjut dia, Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status. Dewas juga tidak diajak dalam pembuatan tes itu. Namun demikian, protes yang dia layangkan belum bisa mewakili dan diabaikan.

"Saya tidak bisa mewakili suara Dewas," ujar Syamsuddin.

Untuk deketahui bahwa beredar kabar bahwa terdapaf 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan gagal dalam TWK tersebut, 2 orang tidak mengikuti dan sebanyak 1.274 orang yang dinyatakan lolos tes.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengakui ada beberapa pertanyaan yang tidak pantas dipertanyakan kepada pegawai KPK keluar saat tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes tersebut sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satunya terkait diarahkan kepada pegawai KPK perempuan, di mana pegawai ditanyakan kesediaan membuka jilbabnya atau tidak yang membuat hatinya geram.

"Bahwa ada yang ditanya dan menurut saya yang paling membuat hati saya bergejolak, adalah uji coba misalkan apakah anda bersedia mencopot jilbab? itu menurut saya keterlaluan. Kemudian ada pernyataan, anda egois dong tidak mementingkan kepentingan negara? Kalau itu egois dan keterlaluan menurut saya," bebernya dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, di Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2021.

Pertanyaan soal Pernikahan dan Pacaran

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tidak hanya itu, Giri juga mendengar terdapat pertanyaan yang lebih sensitif dari beberapa pertanyaan sebelumnya yang membahas soal pernikahan dan pacaran. Kemudian pegawai lajang pun dipertanyakan pada saat tes tersebut.

"Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak selayaknya ditanyakan, karena ini tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau kecintaan kepada republik ini kenapa dipertanyakan lagi, kita menyelematkan republik ini, dari republik ini, kenapa dipertanyakan lagi," bebernya.

Dia juga meyebut ada beberapa pihak ditanya terkait keagamaan. Salah satunya terkait mengucapkan hari raya besar agama lain.

"Ada yang mengaku demikian, bahkan saya bertanya langsung ada yang ditanya apakah mengucapkan natal dan natal kebetulan keluarga yang ditanya campuran, plurarisme jadi aman. Tetapi Sebetulnya enggak apa-apa, istilah ini untuk menguji beberapa sikap tapi ada yang enggak patas dipertanyakan," ungkap dia.

Reporter Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel