Dewan Pengupahan Kutim Sarankan Gaji TK2D Berstandar UMK

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA -- Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kutai Timur telah bersepakat untuk menetapkan (UMK) 2013 senilai Rp 1.765.000. Jumlah ini naik hampir 40 dari UMK 2012, yaitu Rp 1.280.000.

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kutim dari perwakilan Apindo Kutim, Uce Prasetyo, mengatakan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, pihaknya tentu harus taat pada sistem perundangan yang berlaku.

"Suka atau tidak, SK Gubernur tersebut sekarang sudah jadi ketentuan hukum. Dan berdasar Permenaker Nomor 01/1999 dan Nomor 226/2000 mengatur bahwa UMK harus lebih besar daripada UMP. Jadi persetujuan saya pada rapat penentuan upah di DPK karena saya harus taat pada sistem dan menjaga iklim usaha yang kondusif di Kutim," katanya.

Ia mengatakan, besaran UMK Rp 1.765.000 tersebut telah di atas UMP, di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kutim dan diatas UMK daerah sekitar (seperti Bontang). Sedangkan UMSK Batubara masih dalam proses perundingan, tentunya berdasar ketentuan, upah sektor harus lebih tinggi minimal 5% dari UMK.

"Berdasar ketentuan perundangan, UMK harus dijalankan oleh pemberi kerja. Artinya pengusaha besar, kecil, bahkan usaka mikropun diwajibkan menjalankan UMK," katanya.

Dalam hal ini, Dewan Pengupahan Kutim, sebagai lembaga non struktural yang dibentuk berdasar Keppres nomor 107/2004, tugasnya antara lain memberikan saran tentang upah minimum dan saran penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten.

"Karena tugas tersebut, Dewan Pengupahan Kutim mewacanakan ke publik bahwa besaran UMK perlu juga diberlakukan kepada pegawai honorer (TK2D) Pemkab Kutim, termasuk pasukan kuning yang bertugas membersihkan kota," katanya.

Alasan-alasan dari wacana tersebut antara lain, pertama, secara ekonomis, pegawai honorer (TK2D) Pemkab Kutim juga tinggal dan hidup di Kutim. Idealnya mereka juga perlu hidup layak minimal sesuai KHL atau UMK.

Kedua, kenaikan upah di sektor swasta juga berpotensi meningkatkan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya hal tersebut juga berdampak pada kemampuan ekonomi pegawai honorer (TK2D) Pemkab Kutim.

"Ketiga, secara moral, kondisi pengupahan sekarang kurang ideal. Satu sisi Pemkab mewajibkan kepada pengusaha swasta untuk memberi upah atau melaksanakan UMK. Tapi di sisi lain pegawai honorer Pemkab di upah di bawah UMK. Idealnya Pemkab Kutim juga memberikan keteladanan," katanya.

Keempat, dengan diberlakukanya UMK pada TK2D, untuk selanjutnya pemerintah juga bisa berempati (lebih bisa merasakan) dalam menentukan besaran UMK. Juga bisa menuntut kinerja pegawai honorer (TK2D) seimbang dengan kinerja pegawai swasta, agar laju perekonomian sama-sama cepat maju.

"Dalam hal ini, wacana tersebut tentu perlu kajian, masukan dari banyak pihak, dan perlu diproses sesuai ketentuan hukum atau perlu ada landasan hukumnya, misalnya peraturan daerah," kata Uce. Sementara itu, Tribun belum mendapatkan konfirmasi dari Pemkab Kutim terkait wacana ini.

Koran Futuristik dan Elegan

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.